Sejarah Partai Bulan Bintang, Dukung Prabowo dalam Pilpres 2024
Partai Bulan Bintang (PBB) mengumumkan dukungannya terhadap bakal calon presiden Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, pada Minggu (30/7). Partai berbasis Islam ini memiliki sejarah yang mengakar ke Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia alias Masyumi.
Deklarasi dukungan tersebut bertepatan dengan acara perayaan ulang tahunnya di Tangerang, Banten. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyerahkan surat keputusan dukungan itu kepada Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo di acara ini.
PBB berpendapat Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024 karena dianggap kapasitas yang dibutuhkan, termasuk kepemimpinan. “Saya merasa dekat dengan PBB,” kata Prabowo. “Walaupun pernah berpisah, PBB bersatu kembali dengan saya.”
Sebagai informasi, PBB pernah mendukung Prabowo dan Hatta Rajasa sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2014. Pada 2019, partai berlambang bulan dan bintang itu berpaling ke pasangan calon petahana Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’Ruf Amin.
Partai Berbasis Islam
PBB merupakan partai politik berbasis Islam. Partai yang bermarkas di Jakarta Selatan itu berdiri pada 17 Juli 1998 dengan dukungan organisasi kemasyarakatan (ormas) berbasis Islam. Ormas ini termasuk Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI).
Menurut situsnya, keterlibatan ormas berbasis Islam dalam pembentukan PBB menandai hubungannya dengan Partai Masyumi. Petinggi Partai Masyumi seperti Mohammad Natsir membangun FUI, yang kemudian dilanjutkan oleh Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI). Badan ini kemudian mewadahi ormas yang mendukung pembentukan PBB.
Kelahiran PBB terjadi di tengah masuknya Era Reformasi yang memaksa pergantian penguasan dari Presiden Soeharto ke Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Pemulihan demokrasi ini bermuara ke pembentukan sejumlah partai, termasuk Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan.
PBB ingin melanjutkan semangat Partai Masyumi dengan menggunakan ajaran Islam yang universal dan memberikan manfaat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin.
Akademisi Yusril Ihza Mahendra menjadi ketua umum PBB yang pertama pada 1998. Menjelang pembentukan PBB, Yusril bekerja untuk Presiden Soeharto sebagai penulis pidatonya. Antara 1996 dan 1998, pria kelahiran Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung, itu menulis 204 pidato. Ini termasuk pidato pengunduran diri Presiden Soeharto.
Belum Kembali ke Parlemen
PBB mulai berpartisipasi dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 1999. Namun, partai ini belum berhasil memperoleh suara yang cukup untuk kembali mengirimkan legislator ke Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2004.
Pangsa suara yang diperoleh oleh PBB cenderung kurang dari 2%, kecuali pada 2004. Dalam pemilu pada tahun tersebut, PBB mencatat pangsa suara tertinggi dalam sejarahnya di 2,6%. Sebagai informasi, partai politik minimum harus memiliki 4% suara sah nasional untuk mengirim perwakilan ke DPR.
“Walaupun beberapa periode PBB tanpa kursi di DPR, sepak terjang dan kontribusi PBB dalam pembelaan hak-hak rakyat dan umat yang tertindas terasa begitu nyata di tengah-tengah masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya,” tulis PBB pada situsnya.