OJK Tidak Masalahkan Menteri Politisi, Berharap Pendalaman Pasar Modal

ANTARA FOTO/Agung M Rajasa
OJK berharap jajaran politisi yang ditunjuk menjadi menteri dapat bekerja secara profesional dan dapat memperdalam pasar modal domestik.
Penulis: Ihya Ulum Aldin
Editor: Happy Fajrian
23/10/2019, 14.00 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai tidak masalah dengan menteri-menteri yang berlatar belakang politisi karena yang terpenting mereka harus bisa bekerja secara profesional, dan mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri. 

"Siapapun, kami berharap bekerja profesional. Mudah-mudahan kami bisa bekerja sama dalam beberapa hal yang selama ini berjalan dengan baik, diteruskan," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Hoesen ketika ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (23/10).

Dia berharap menteri-menteri baru ini bisa melanjutkan program-program pengembangan pasar modal demi mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, dia berharap bisa terus bersinergi sehingga menumbuhkan pasar modal dalam negeri lebih cepat lagi.

Hoesen mengatakan, masih ada tugas yang harus diselesaikan oleh otoritas bersama pemerintah terkait pasar modal dalam negeri. Salah satu yang perlu dilakukan terkait dengan pendalaman pasar modal.

(Baca: Pengumuman Kabinet Baru Tak Berefek Positif ke Bursa, IHSG Turun 0,28%)

"Pendalaman pasar, artinya investor kita juga masih sangat kecil, total paling investor reksadana, saham, dan obligasi itu sebanyak 2,3 juta sampai 2,4 juta orang," kata Hoesen.

Hoesen pun mengatakan, pendalaman pasar sangat penting karena jika pasar tidak digali lebih dalam, maka jumlah investor sedikit dan berdampak pada demand yang kecil. Sehingga membuat harga saham cenderung menjadi murah karena jumlah saham yang terus bertambah banyak.

Sementara, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi berharap kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi bisa semakin pro terhadap pasar modal dalam negeri. Salah satu kebijakan yang diharap-harap ke depan yakni insentif perpajakan untuk produk-produk derivatif yang dikeluarkan oleh bursa.

Beberapa produk yang direkomendasi untuk mendapatkan insentif pajak yaitu seperti waran terstruktur (structured warrant), single stock future, dan index futures. "Perlu adanya insentif perpajakan agar lebih mendorong produk tersebut lebih ramai," kata dia ketika dihubungi oleh Katadata.co.id, Minggu (20/10).

(Baca: Jadi Menteri BUMN, Harga Saham Perusahaan Erick Thohir Malah Turun 8%)

Selain insentif pajak untuk produk derivatif, Inarno berharap, menteri-menteri di kabinet baru Jokowi bisa mendorong lebih banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melantai di BEI. "Jadi perusahaan-perusahaan yang listing makin banyak," ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan jajaran menteri untuk periode 2019-2024. Untuk tim ekonomi, empat posisi tidak berubah yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, serta Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljo.

Sedangkan lainnya diisi oleh beberapa wajah lama dengan posisi baru seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, dan wajah-wajah baru seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

(Baca: Pengumuman Kabinet Jokowi Tak Mampu Sulut Penguatan Lanjutan Rupiah)

Reporter: Ihya Ulum Aldin