Diamuk DPR, Saham Properti Grup Lippo Berbalik Arah ke Zona Merah
Saham PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) pada pembukaan perdagangan Selasa (14/2) langsung dibuka berbalik arah ke zona merah. LPCK dibuka turun 0,51% ke posisi Rp 975 per saham.
Padahal Senin kemarin LPCK mampu naik ke posisi Rp 980 dari perdagangan akhir pekan lalu Rp 975 per saham.
Saham induk usaha PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) pagi ini juga ikut melemah. LPKR dibuka merosot 1,18% ke Rp 84 per saham. Pada perdagangan Senin LPKR ditutup naik ke Rp 85 dari penutupan akhir pekan lalu Rp 84 per saham.
Pada pukul 11.00 waktu JATS, saham LPCK masih betah di zona merah dengan turun lebih dalam 1,02% ke posisi Rp 970 per saham. Sementara saham LPKR bergerak fluktuatif dan terakhir ada di posisi stagnan.
Secara teknikal Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana mengatakan, pergerakan LPCK masih cenderung sideways. Namun demikian dapat diperhatikan baik dari sisi support dan resistance-nya. Support ada di 960 dan resistance 1.020.
“Dapat diwaspadai dari MACD dan Stochastic yang masih rawan untuk melanjutkan koreksinya, d imana ada peluang MACD LPCK membentuk deadcross,” ucapnya kepada Katadata, Selasa (14/2).
Analis Bina Artha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan, LPCK di weekly chart 2 kali uji support 900 masih tertahan, tetapi MA20 pun belum berhasil ditembus ke atas.
“Sehingga kemungkinan di bulan Februari ini masih konsolidasi saja pergerakannya,” katanya.
Senada, LPKR juga menurut Ivan masih melayang di bawah MA20 dengan catatan level terendah kemarin di 73. Sehingga masih konsolidasi dengan peluang trend reversal selama masih di atas angka 70.
Sebelumnya Lippo Group induk dari PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta diwakili Presiden Direktur Lippo Cikarang Ketut Budi Wijaya dan CEO MSU Indra Azwar hadir ke Gedung DPR. Kehadiran keudanya terkait rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi VI Senin (13/2) sore.
Adapun konsumen menuntut pengembalian dana (refund) karena pengembang tak kunjung melakukan serah terima unit apartemen yang berada di kawasan Cikarang tersebut.
Untuk informasi MSU adalah pengembang dari mega proyek Meikarta sekaligus anak usaha Lippo Cikarang yang sedang bersengketa dengan konsumen. Sementara Lippo Cikarang merupakan anak usaha Lippo Karawaci.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade begitu emosional. Andre sampai menyinggung bahwa Indonesia tidak bisa diatur oleh Lippo Group. Hal itu disampaikan dengan nada tinggi sambil menggebrak meja.
"Jadi kalau bapak nggak bisa jawab, bilang. Biar kita panggil pimpinan bapak. Ini Republik Indonesia bukan republik Lippo. Nggak ada yang bisa atur-atur republik ini," kata Andre dalam rapat di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.
Andre mempertanyakan konsorsium mana saja yang menghilang dari proyek Meikarta. Pasalnya, sejumlah konsorsium disebut hengkang dari proyek ini sejak akhir 2018. Ia mencurigai konsorsium tersebut merupakan cangkang perusahaan Lippo Group. Hal tersebut disangkal langsung oleh Ketut, yang menjelaskan pimpinan konsorsium tersebut berasal dari Cina.
"Dari Cina pak waktu itu, saya terus terang nggak tau siapa namanya," katanya.
Andre menyebut tak ingin kasus Meikarta berlarut-larut. Ia pun menyinggung pihak Meikarta mau mencabut gugatan Rp 56 miliar kepada konsumen hanya karena dipanggil DPR.