Penyebab Banjir Sumatra Diusut, Prabowo Mulai Tertibkan Pembalakan Liar
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menertibkan pembalakan liar yang disinyalir menjadi penyebab banjir dan longsor di DI Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal tersebut disampaikan dalam menanggapi Kepolisian RI yang telah menetapkan tersangka kasus dugaan pembalakan liar di Sumatera Utara.
"Pembalakan liar akan kami tertibkan, prosesnya sudah kami mulai," kata Prabowo di Lapangan Udara Soendowo, Sabtu (13/12).
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengatakan telah menaikkan status perkara dugaan pembalakan liar di kawasan Tapanuli, Sumatera Selatan menjadi penyidikan. Menurutnya, aktivitas ilegal tersebut telah berkontribusi menyebabkan banjir di Sumatera Utara.
Namun, Listyo masing enggan mengumumkan tersangka dugaan kasus pembalakan liar yang ditetapkan kemarin, Jumat (12/12). Listyo menyampaikan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan masih mendalami temuan di lapangan sebelum mengumumkan tersangka tersebut.
Listyo telah menginstruksikan Satgas PKH untuk mempercepat pendalaman kasus tersebut agar informasi terkait kasus dugaan pembalakan liar bisa terbuka untuk publik.
"Tim sedang turun, biar tim Satgas PKH karena mereka sedang bekerja. Nanti dijelaskan lebih lanjut," kata Listyo dalam keterangan resmi yang dikutip Sabtu (13/12).
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Irhamni mengatakan setidaknya ada dua tempat pembalakan liar di Sumatera Utara, yakni Kecamatan Garoga, Tapanuli Utara dan Desa Anggoli, Tapanuli Tengah. Selain itu, Irhamni menemukan pembukaan lahan mencurigakan dengan cara pembalakan liar di Hulu Sungai Tamiang.
Irhamni menyebutkan ada pola kerja terorganisasi dalam pembukaan lahan di Hulu Sungai Tamiang. Sebab, pelaku diduga menunggu debit air Sungai Tamiang meninggi untuk mengalirkan kayu-kayu hasil tebangan.
"Mekanisme panglong, kayu dipotong, ditumpuk di bantaran, lalu dihanyutkan saat air naik seperti rakit," katanya.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah menyegel maupun memverifikasi 11 entitas usaha terkait dugaan penyebab banjir di Sumatera. Sebanyak empat di antaranya merupakan korporasi, yakni berinisial PT TPL, PT AR, PT TBS/PT SN. Lalu, tujuh sisanya Pemegang Hak Atas Tanah atau PHAT yaitu JAM, AR, RHS, AR, JAS, DHP, dan M.
Raja Juli menyebutkan, tim Kementerian Kehutanan kini tengah melakukan verifikasi lapangan dan olah TKP di lokasi Korporasi PT.TBS/PT.SN dan PLTA BT/PT.NSHE. Mereka menemukan adanya papan peringatan dari Satgas PKH di lokasi Korporasi PT.TBS/PT.SN dan PLTA BT/NSHE.
Berdasarkan penelusuran Katadata, ada empat perusahaan berbasis di Sumatera Utara dengan inisial yang disebutkan Raja Juli, yakni:
- PT Agincourt Resources
- PT Tri Bahtera Srikandi
- PT Toba Pulp Lestari
- PT North Sumatera Hydro Energi, PLTA Batang Toru
Berdasarkan hasil pendalaman, diduga bahwa telah terjadi tindak pidana pemanenan atau pemungutan hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat berwenang.
Raja Juli menyampaikan sedang mengumpulkan barang bukti atas dugaan pembalakan liar oleh 11 entitas tersebut. Barng bukti tersebut akan menunjukkan jejarin ekosistem dan modus operandi yang menyebabkan banjir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.