Intervensi Negara Lewat Danantara ke Bursa saat IHSG Tertekan Dinilai Salah Obat

Intervensi negara ke pasar saham melalui Danantara  Indonesia menuai sorotan. Apalagi rencana masuknya Danantara dinilai tengah memanfaatkan momentum kala empat petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengundurkan diri. 

Tak hanya itu, IHSG makin tertekan imbas sanksi MSCI yang membekukan rebalancing indeks saham Indonesia. Kemudian diperparah dengan penurunan peringkat saham Indonesia oleh Goldman Sachs dan UBS. Menurutnya, persoalan reputasi berdampak besar karena dapat mendorong investor, khususnya investor asing, memilih menarik diri sementara dari pasar modal Indonesia.

Pengamat NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai sikap para petinggi OJK dan dirut BEI yang memilih mundur itu patut dihormati, meski belum menyelesaikan persoalan yang ada. Dia menuturkan, saat ini pasar modal Indonesia berada di bawah tekanan berat seiring merosotnya reputasi. 

Dalam kondisi itu, Herry menilai intervensi negara melalui Danantara bukanlah solusi yang tepat. Menurutnya langkah yang lebih mendesak adalah mendorong peran regulator OJK serta self regulatory organization (SRO) untuk memenuhi tuntutan MSCI dan investor asing.

Selain itu, beberapa isu krusial yang perlu dibenahi juga soal transparansi kepemilikan saham ritel dan rendahnya porsi saham beredar (free float). Menurutnya, penyelesaian masalah-masalah tersebut jauh lebih penting dibandingkan dengan mendorong agenda demutualisasi bursa.

“Dengan reputasi yang sedang terpuruk, demutualisasi tidak membuat pasar modal Indonesia serta merta lebih baik. Bahkan bisa memburuk, karena kondisi ini seperti dimanfaatkan dengan masuknya Danantara,” kata Herry ketika dihubungi Katadata.co.id, dikutip Senin (2/2). 

Walaupun begitu, dia menilai di sejumlah negara seperti Singapura, India, dan Malaysia, pemerintah turut menjadi pemegang saham besar di badan pengelola bursa saham. Pemerintah masuk melalui entitas bisnis, seperti Temasek di Singapura atau Life Insurance Corporation of India (BUMN) di India. Lalu, BUMN di bawah Kementerian Keuangan Malaysia juga turut andil dalam pengelolaan bursa saham.

“Namun dalam situasi seperti sekarang, kebijakan demutualisasi agar Danantara masuk menjadi pemegang saham, bukan langkah yang tepat. Intervensi pemerintah bisa menurunkan kredibilitas bursa di saat reputasinya sedang jatuh,” ucapnya.

Adapun alasan lainnya yakni pengelolaan BUMN di bawah Danantara saat ini masih punya persoalan besar di bidang tata kelola. Contoh termudah misalnya, kata Herry, mereka mengabaikan regulasi yang dibuat sendiri. Sebagai contoh pengabaian paling nyata adalah menjadikan pengurus partai politik sebagai Komisaris BUMN, padahal sudah tegas dilarang oleh regulasi.

Contoh lainnya, sampai saat ini Erick Thohir masih menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas Danantara. Padahal jabatannya kini sudah bukan menteri BUMN lagi, karena sudah pindah sebagai menpora. Saat Erick masuk menjadi ketua merangkap anggota, itu hanya karena posisinya sebagai menteri BUMN sesuai dengan mandat UU BUMN dan PP Nomor 10/2025 tentang Danantara.

“Selain itu, kepala BP BUMN yang bertindak sebagai regulator, merangkap jadi operator dalam hal ini sebagai CEO Danantar Asset Management. Bahkan, kalau melihat UU BUMN dan PP Danantara, otomatis menjadi anggota Dewan Pengawas,” kata Herry. 

Lebih jauh, dia mengatakan masuknya Danantara sebagai pemegang saham BEI berpotensi menjadi beban bagi pengelolaan pasar modal. Ini mengingat persoalan utama yang tengah dihadapi bursa saham Indonesia berkaitan dengan tata kelola, khususnya transparansi.

Menurut Herry, bagi investor asing, isu tata kelola menjadi faktor penting karena berimplikasi langsung pada kredibilitas institusi dan kualitas pengelolaan. Lemahnya kredibilitas bursa, lanjut dia, dapat membuat modal asing merasa tidak aman akibat minimnya kepastian, sehingga mendorong investor memilih hengkang dari pasar modal Indonesia.

“Kalau itu terjadi, artinya bencana bagi pasar modal. Sebab kontribusi transaksi asing di pasar modal Indonesia rata-rata sekitar 40%. Bukan kontribusi yang kecil. Kalau mereka hengkang, bursa akan langsung lesu dan kurus,” ucapnya. 

Kepentingan Besar Danantara di Pasar Modal

Danantara telah secara terbuka mengungkapkan rencana untuk menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia atau BEI. Tak hanya itu, sovereign wealth fund (SWF) Tanah Air itu menyebut ada kepentingan besar Danantara di pasar modal.   

CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, kontribusi perusahaan terbuka BUMN yang berada di bawah Danantara kini mencapai hampir 30% dari total kapitalisasi pasar di bursa. Ia menilai Danantara memiliki kepentingan yang sangat besar untuk bersama-sama menjaga pasar modal secara serius. 

“Kami di Danantara juga punya kepentingan yang sangat besar terhadap pasar modal RI,” kata Rosan dalam Dialog Pelaku Pasar Modal di Main Hall Gedung BEI, Jakarta, Minggu (1/2). 

Selain itu Rosan juga menyebut, Danantara akan bekerja sama dengan SRO dan OJK agar pasar modal Indonesia mencerminkan valuasi dan kondisi fundamental perusahaan secara akurat dan sehat. Hal itu diharapkan dapat mampu membangun persepsi positif terhadap pasar modal.

Danantara memberikan sinyal terkait porsi SWF Indonesia itu untuk menggenggam saham BEI. Hal itu seiring dengan rencana pemerintah yang tengah mengebut aturan demutualisasi pasar modal.  

Melalui skema demutualisasi, struktur kepemilikan BEI nanti tidak lagi hanya dimiliki oleh perusahaan efek sebagai anggota bursa (AB). Melainkan akan terbuka untuk dikuasai melalui kepemilikan saham oleh banyak pihak, termasuk negara hingga asing. Rosan mengatakan, Danantara tengah mempelajari terlebih dulu berapa porsi saham BEI pascademutualisasi.  

“Mengenai demutualisasi kami tentunya akan mempelajari terlebih dahulu berapa persen yang kami ingin masuk dan kriteria-kriterianya, pada saat kami masuk dan berinvestasi,” ujarnya