IHSG Masih Volatil, Tekanan Moody’s Kalahkan Sentimen Pertumbuhan Ekonomi RI

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali bergerak volatil setelah dua rilis penting yang diumumkan kemarin. Kedua rilis itu adalah data pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2025 dan perubahan outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia oleh Moody’s Ratings.

Pasar sempat merespons positif rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 yang diumumkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Kamis (5/2) siang. BPS mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,39% pada kuartal IV, melampaui proyeksi sejumlah ekonom. Sentimen tersebut mendorong saham-saham perbankan naik pada sesi pertama perdagangan.

Pengamat pasar modal Reydi Octa mengatakan, rilis pertumbuhan ekonomi umumnya berdampak langsung terhadap sektor perbankan dan konsumer ritel, apalagi jika hasilnya berada di atas target yang disebutkan para ekonom. 

“Dampak ke pasar saham biasanya langsung berefek ke perbankan karena paling erat dengan pertumbuhan kredit, lalu konsumer ritel yang sensitif terhadap daya beli masyarakat,” ujar Reydi kepada Katadata.co.id, Kamis (5/2).

Kendati demikian, secara tahunan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 hanya mencapai 5,11%, lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 5,2%.

Penguatan pasar tak bertahan lama setelah Moody’s Ratings mengumumkan perubahan outlook peringkat utang Pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif. Padahal, lembaga pemeringkat kredit global itu tetap mempertahankan peringkat kredit jangka panjang mata uang lokal dan asing RI di level Baa2, alias satu tingkat di atas batas layak investasi (investment grade).

Sentimen negatif langsung menekan pasar. IHSG dibuka melemah hingga 2,29% ke level 7.918 pada perdagangan Jumat (6/2). Volume transaksi tercatat 1,87 miliar saham dengan nilai transaksi Rp 1,01 triliun dan kapitalisasi pasar sebesar Rp 14.311 triliun.

Indeks LQ45 juga terkoreksi 2,02%. Seluruh sektor mencatatkan pelemahan, dipimpin sektor teknologi yang anjlok 3,77%, diikuti bahan baku 3,02%, infrastruktur 2,72%, energi 2,56%, serta konsumer siklikal 2,90%. Sektor industri turun 2,06%, finansial 1,10%, properti 1,44%, konsumer nonsiklikal 1,13%, transportasi 1,61%, dan kesehatan 0,66%.

Dalam laporannya, Moody’s mencatat peningkatan volatilitas di pasar saham dan nilai tukar dalam setahun terakhir. Kondisi ini, menurut Moody’s, dipicu oleh komunikasi kebijakan yang dinilai kurang efektif serta melemahnya konsistensi dalam proses pengambilan kebijakan.

Moody’s juga menyoroti ekspansi sejumlah program sosial, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang dinilai berpotensi menekan fleksibilitas anggaran negara. 

Selain itu, lembaga pemeringkat tersebut mencermati pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang mengelola aset BUMN senilai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar 60% dari PDB nominal Indonesia 2025. Ketidakpastian terkait tata kelola, pendanaan, serta prioritas investasi Danantara dinilai dapat memunculkan risiko kewajiban kontinjensi bagi pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai perubahan outlook Moody’s terjadi karena lembaga pemeringkat belum sepenuhnya memahami arah kebijakan ekonomi Indonesia yang baru, terutama pasca pembentukan Danantara.

Menurut Airlangga, struktur APBN tahun ini memang berbeda dibandingkan periode sebelumnya. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membiayai berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Program MBG, penguatan korporasi Merah Putih, serta sejumlah program pelayanan publik.

Sementara itu, upaya mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi kini dilakukan melalui Danantara, bukan lagi sepenuhnya melalui belanja anggaran. 

“Kalau sebelumnya investasi dilakukan melalui anggaran, retapi kali ini melakukan melalui APBN. Ini yang banyak rating agency, ataupun di pasar keuangan global belum paham. Jadi ini yang harus kita beri penjelasan,” kata Airlangga dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis (5/2).

Ia menambahkan, kehadiran Danantara justru membuka ruang reformasi badan usaha milik negara (BUMN) agar terpisah dari fungsi anggaran negara dan dikelola lebih menyerupai sektor swasta. Dengan demikian, kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi diharapkan menjadi lebih optimal.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai perubahan outlook Moody’s menjadi peringatan terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan yang dinilai sulit diprediksi, termasuk pengalihan 28 izin perusahaan ke Danantara yang dimaknai sebagai nasionalisasi aset swasta, dapat menekan prospek pertumbuhan ekonomi ke depan.

Bhima menambahkan, komunikasi kebijakan yang terkesan prematur, termasuk wacana pelebaran defisit anggaran dan revisi Undang-Undang Keuangan Negara 2003 terkait batas defisit 3% dari PDB, turut memicu kekhawatiran investor terhadap disiplin fiskal.

Selain itu, proyek MBG juga menjadi sorotan karena menggunakan anggaran besar di tengah tren penurunan penerimaan pajak dan efisiensi belanja yang berdampak ke daerah. “MBG sebaiknya dievaluasi secara menyeluruh, jangan dipaksakan,” ujarnya.

Bhima mengingatkan, peringatan dari Moody’s harus menjadi momentum perbaikan kebijakan. Jika peringkat Indonesia turun ke Baa3, risiko kenaikan tajam suku bunga utang dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah akan semakin besar.