11 Emiten Jumbo Bersiap IPO di BEI, Sektor Teknologi, Energi dan Infrastruktur
Bursa Efek Indonesia (BEI) membeberkan hingga saat ini terdapat total 15 calon emiten yang antre untuk mencatatkan perdana sahamnya atau initial public offering (IPO). Di antaranya ada sektor teknologi, energi, hingga infrastruktur.
Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna, mengatakan berdasarkan klasifikasi aset perusahaan yang merujuk pada POJK Nomor 53/POJK.04/2017, terdapat 11 perusahaan dalam pipeline tergolong skala besar dengan aset di atas Rp 250 miliar.
Kemudian terdapat empat perusahaan aset skala menengah atau aset antara Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar. Sedangkan perusahaan skala kecil atau aset di bawah Rp 50 miliar tak ada dalam pipeline.
"Sampai dengan 30 April 2026 telah tercatat 1 perusahaan yang mencatatkan saham di BEI dengan dana dihimpun Rp 0,30 triliun," tulis Nyoman dalam laporannya, dikutip Senin (4/5).
Berikut jumlah emiten yang tengah mengantre IPO berdasarkan sektornya:
- 3 perusahaan dari sektor konsumer siklikal
- 3 perusahaan dari sektor konsumer non siklikal
- 1 perusahaan dari sektor energi
- 1 perusahaan dari sektor finansial
- 3 perusahaan dari sektor kesehatan
- 1 perusahaan dari sektor industri
- 2 perusahaan dari sektor infrastruktur
- 2 perusahaan dari sektor teknologi
Sementara itu Nyoman juga mengatakan hingga 30 April 2026 telah terdapat tiga perusahaan yang telah menerbitkan rights issue dengan total Rp 3,75 triliun. Ia menyebut masih terdapat satu perusahaan tercatat dalam pipeline rights issue BEI, yaitu dari perusahaan dari sektor properti dan real estate.
Gelombang Sepi IPO
Gelombang initial public offering (IPO) alias pencatatan saham perdana pada 2026 diperkirakan tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah calon emiten memilih menunda IPO pada awal tahun ini.
Plt Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), Fifi Virgantaria mengatakan, salah satu ketakutan calon emiten untuk melantai di BEI adalah terkait dengan aturan baru free float. Selain itu, pemeriksaan terhadap beberapa emiten juga memunculkan kekhawatiran di pasar untuk IPO.
“Soal free float yang harus lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, ini kan jadi PR (pekerjaan rumah) bersama juga gitu, sih,” kata Fifi ketika ditemui di Jakarta, dikutip Senin (23/2).
Sepinya IPO pada kuartal pertama tahun ini imbas pengumuman MSCI yang membekukkan pasar modal RI untuk rebalancing Februari 2026. Tak hanya itu, MSCI sebelumnya menyebut kabar terburuknya adalah pasar RI bisa turun kasta ke frontier market alias pasar perintis.
Frontier market adalah negara berkembang dengan pasar modal tahap awal yang kurang likuid dan berisiko tinggi dibandingkan dengan Emerging Market atau Pasar Berkembang, namun menawarkan potensi pertumbuhan tinggi. Contoh negara yang masuk Frontier Market yakni Vietnam, Nigeria, Kazakhstan, Kroasia, Bangladesh, Kenya, Maroko, Bahrain, Yordania, dan Oman.
Kemudian dalam pengumuman terbaru, MSCI mempertahankan pembatasan terhadap saham-saham Indonesia pada review indeks Mei 2026. Dalam pengumuman terbaru, MSCI menyatakan masih akan membekukan seluruh kenaikan pada faktor inklusi asing (FIF) dan jumlah saham (NOS) dan tidak menambahkan saham Indonesia ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI).
MSCI juga tidak melakukan migrasi naik antarsegmen indeks, termasuk dari Small Cap ke Standard. Selain itu, MSCI menyatakan akan menghapus sekuritas yang diidentifikasi oleh otoritas Indonesia sebagai bagian dari kerangka Konsentrasi Kepemilikan Saham Tinggi (HSC). MSCI juga membuka kemungkinan menggunakan data pengungkapan pemegang saham 1% untuk menyesuaikan estimasi free float jika diperlukan.
Meski demikian, MSCI menjelaskan belum akan memasukkan sumber data dan pengungkapan baru dalam penilaian free float maupun perhitungan indeks hingga proses peninjauan selesai dan masukan dari pelaku pasar telah diterima dan dievaluasi.
“Pendekatan ini untuk membatasi perputaran indeks dan risiko investabilitas sambil memberikan waktu untuk evaluasi lebih lanjut terhadap reformasi yang baru diumumkan,” tulis pengumuman MSCI, Senin (20/4).
Langkah selanjutnya MSCI akan terus berkoordinasi dengan pelaku pasar dan regulator Indonesia. MSCI juga membuka ruang bagi masukan dari peserta pasar, khususnya terkait penggunaan sumber data dan kebijakan baru yang diterapkan, termasuk efektivitasnya dalam menentukan free float dan menilai tingkat investabilitas pasar.