PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF bakal mendapatkan suntikan modal dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 2,5 triliun tahun depan. Tambahan PMN tersebut akan ditujukan khusus untuk tiga program pembiayaan perumahan.
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo menjelaskan, program pertama yaitu penurunan beban fiskal pada Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Melalui program ini, SMF akan menyalurkan pembiayaan KPR kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), berupa pemberian dukungan sebesar 25%, guna menggantikan porsi pembiayaan sebelumnya yang hanya sebesar 10%.
(Baca: SMF Kantongi Laba Bersih Rp 355 Miliar Hingga Kuartal III 2019)
"SMF akan mengalirkan pembiayaan sebesar Rp 3,7 triliun yang diperuntukkan khusus program penurunan beban fiskal, terdiri atas PMN Rp1,75 triliun dan sisanya dengan menerbitkan surat utang," kata Ananta di Yogyakarta beberapa waktu yang lalu.
Program berikutnya yang akan memanfaatkan dana PMN ini yaitu pemberian KPR Pasca Bencana. SMF akan bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk membantu penduduk dalam memperbaiki rumah yang terdampak bencana.
(Baca: Pemerintah Suntik SMF Rp 2,5 Triliun untuk Bangun Rumah Murah)
Alokasi dana yang akan dikucurkan sebesar Rp 500 miliar yang terdiri dari PMN sebesar Rp 250 miliar dan penerbitan surat utang sebesar Rp250 miliar. Meski begitu, Ananta berharap tidak hanya bisa membantu dalam bencana skala nasional saja, namun skala yang lebih lebih kecil lagi seperti bencana daerah.
Program lainnya, yaitu digunakan untuk program KPR Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. SMF akan mengalokasikan dana dari PMN sebesar Rp 500 miliar untuk program ini.
Hingga Juni 2019, PT SMF telah mengalirkan dana kepada penyalur KPR sejumlah Rp 52,85 triliun. Pengaliran dana dilaksanakan dengan memfasilitasi sekuritisasi sebesar Rp 10,5 triliun dan penyaluran pinjaman atau refinancing sebesar Rp 42,69 triliun.
Pemerintah sebelumnya juga berencana menambah anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun ini dari Rp 5,2 triliun menjadi sekitar Rp 8,6 triliun. Tambahan anggaran diperuntukkan guna menambah kuota rumah bersubsidi dari sebelumnya 68,9 ribu unit menjadi 80 ribu unit.