Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan akan mempercepat target penyelesaiaan peta jalan (roadmap) ekonomi syariah Indonesia pada akhir tahun ini. Roadmap ini akan berfokus pada pengembangan industri halal di Indonesia.
Dengan adanya roadmap ini, Bambang berharap pengembangan industri halal dan ekonomi syariah bisa mulai terkoordinasi dengan arah yang lebih jelas tahun depan. Saat ini industri halal Indonesia masih berjalan sendiri-sendiri.
"Jadi, sampai saat ini, roadmap industri halal belum ada yang tingkat nasional, yang menyeluruh. Kami ingin selesaikan secepatnya, mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada," ujarnya di Jakarta, Senin (19/9).
(Baca: Indonesia Berpotensi Jadi Pemain Ekonomi Syariah Global)
Penyusunan roadmap ini bertujuan untuk membuat strategi yang bisa mendorong Indonesia tidak hanya sebagai pasar syariah terbesar di dunia. Dengan strategi ini Indonesia diharapkan bisa menjadi produsen di industri halal secara signifikan. Selain itu, roadmap ini juga untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri secara umum.
Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mencapai target tersebut, salah satunya kemampuan produksi industri halal Indonesia masih belum kuat, dalam hal ini manufakturnya. Menurutnya, saat ini Indonesia cukup kuat dalam pengembangan wisata halal. Namun, untuk industri manufaktur halal masih lemah.
Penyusunan roadmap industri halal ini, dibuat bersama dengan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Saat ini penyusunannya tersebut masih dalam tahap kajian mengenai potensi industri halal di Indonesia.
(Baca juga: Dua Poin Pemikiran Ekonomi Umat Ala Ma'ruf Amin)
Industri halal Indonesia masih belum berkembang, padahal memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi pangsa pasar yang bisa diraih Indonesia sekitar 12,7% dari total populasi dunia. Pangsa itu diproyeksikan akan naik menjadi US$ 3 triliun pada 2022 dari US$ 2,1 triliun pada 2016.
Selama ini ekspor Indonesia masih didominasi produk berbasis minyak kelapa sawit alias Crude Palm Oil (CPO). Sementara untuk produk industri yang terkait gaya hidup Islami, Indonesia lebih banyak menjadi pasar, bukan sebagai produsen.
Dalam roadmap tersebut, rencananya akan disusun beberapa segmen industri syariah, di antaranya segmen barang ekspor, pariwisata, termasuk industri keuangan syariah. Bambang percaya, industri halal dapat berkontribusi terhadap pengurangan defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit), sehingga bisa memperkuat nilai tukar rupiah.
(Baca: BI: Keuangan Syariah Bantu Atasi Defisit Transaksi Berjalan)