Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memilih kandidat petahana Agung Firman Sampoerna dan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Isma Yatun menjadi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Keduanya mengalahkan 24 kandidat lain, di antaranya beberapa auditor utama BPK dan seorang petinggi Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam pemungutan suara yang digelar di Komisi Keuangan DPR pada Kamis (6/4), Agung yang menjabat Anggota I BPK memperoleh 31 suara dan Isma yang menjabat anggota Komisi Keuangan DPR mendapatkan 30 suara. Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Dadang Suwarna menjadi pesaing terkuat dengan perolehan 27 suara.
Calon yang berasal dari internal BPK bahkan kalah jauh. Auditor Utama Keuangan Negara VII BPK Abdul Latief, misalnya, hanya beroleh 19 suara. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK Bambang Pamungkas mendapatkan 3 suara, dan Kepala Perwakilan BPK I Gde Kastawa yang mendapatkan satu suara.
Nasib lebih apes didapat calon internal lain, yaitu Auditor Utama Keuangan Negara VI Sjafudin Mosii, Auditor Utama Keuangan Negara VII Abdul Latief, Auditor BPK Hendra Susanto, dan Inspektur Utama BPK Mahendro Sumardjo. Mereka tak mendapatkan satu suara pun. (Baca juga: Auditor Hingga Politisi Diusulkan Jadi Anggota BPK)
Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, kedua kandidat terpilih lantaran dukungan deras memang mengalir kepada keduanya. “Sederhana saja. Dua calon tersebut mendapat dukungan kuat dari fraksi-fraksi di DPR,” kata anggota Komisi Keuangan DPR Hendrawan Supratikno kepada Katadata, Kamis (6/3).
Menurut dia, komisi juga melihat bahwa kompetensi keduanya saling melengkapi. “Karena Agung sebagai petahana dan Isma lama di Badan Anggaran DPR,” tuturnya. (Baca juga: (Baca juga: DPR Diminta Tak Pilih Anggota BPK yang Terafiliasi Partai)
Sinyal kemenangan kandidat dari luar BPK sebetulnya sempat disampaikan Wakil Ketua Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Partai Gerindra Soepriyatno. “Ada lima orang-lah (kandidat kuat), nama-namanya rahasia, ada orang luar (BPK) juga,” kata dia, sebelum pemungutan suara berlangsung.
Menurut dia, Komisi Keuangan bakal memilih kandidat yang independen, profesional, dan berintegritas. Sebab, audit yang dilakukan BPK tidak main-main lantaran menjadi acuan bagi penegak hukum. “Jangan sampai (auditnya) dipolitisasi, bahaya,” ujarnya.
Selanjutnya, Komisi Keuangan bakal membawa nama Agung dan Isma dalam rapat paripurna DPR untuk disahkan. Keduanya bakal menjabat sebagai Anggota BPK untuk periode 2017-2022.