PBNU Bantu Pemerintah Salurkan Rp 1,5 T untuk Usaha Ultra Mikro
Pemerintah menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam program pemberdayaan usaha ultra mikro yang belum terjangkau Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dana yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 1,5 triliun.
Kerja sama antara pemerintah dan PBNU tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dengan PBNU. Pemerintah berharap program pemberdayaan tersebut bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh.
"Ada alokasi anggaran program investasi pemerintah Rp 1,5 triliun untuk pemberdayaan program ultra mikro. Uang ini diharapkan jadi modal tidak hanya untuk kegiatan usaha tapi juga menciptakan karakter," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat PBNU, Kamis (23/2).
(Baca juga: Pacu Ekspor, Pemerintah Naikkan Pembiayaan UKM Hingga 52 Persen)
Ia menjelaskan, alokasi anggaran untuk KUR sebesar Rp 106,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 belum menjangkau golongan usaha ultra mikro. Karena itu, pemerintah menyiapkan dana segar sebesar Rp 1,5 triliun untuk pemberdayaan ekonomi usaha ultra mikro. (Baca juga: KUR Baru Menjangkau 21 Persen Pengusaha Kecil)
Adapun, pemilihan PBNU sebagai mitra karena pemerintah memerlukan bantuan organisasi yang punya basis kuat ke akar rumput. Selain itu, PBNU juga memiliki program pembinaan usaha yang paling banyak pesertanya.
Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan PBNU memang jadi mitra prioritas pemerintah dalam pemberdayaan usaha ultra mikro. Alasannya, NU dianggap memiliki jumlah anggota yang besar.
"Kami fokus bagaimana menerapkan pembiayaan ultra mikro yang ditujukan kepada warga Nahdiyyin diproritaskan. Sekarang lihat saja warga Nahdiyyin ada berapa, di situsnya saja ada sekitar 40 juta," katanya.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj mengapresiasi langkah pemerintah menggandeng NU sebagai mitra untuk pemberdayaan usaha ultra mikro. Sebab, PBNU selama ini selalu ada di belakang pemerintah untuk memberi dukungan pada setiap programnya. Selain itu, warga nahdliyin dianggap selalu berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
“Membangun integritas bangsa ini telah lama dilakukan oleh para kiai NU di berbagai pelosok daerah. Mereka juga selama ini ikut andil dalam membangun perekonomian nasional dengan menghidupkan pasar, mendirikan koperasi," katanya. (Baca juga: BI Pantau Penyaluran KUR 75 Persen Terpusat di Jawa dan Sumatera)
Sri Mulyani berharap program ini dapat membantu meringankan beban masyarakat. Selain itu, membantu menguatkan perekonomian. Sebab, UMKM punya andil besar dalam mencetak lapangan kerja dan stabilitas sosial.
Sekadar informasi, UMKM memberikan sumbangan sebesar 60,34 persen pada produk domestik bruto (PDB). Sektor ini juga tercatat sebagai yang paling besar menyerap tenaga kerja, yakni mencapai 97,22 persen dari total pekerja di Tanah air. Namun, UMKM dinilai punya berbagai kelemahan, di antaranya akses pembiayaan, iklim bisnis, teknologi, kemampuan manajerial, dan akses pasar.