Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek menegaskan dana desa yang mengucur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memerangi kemiskinan dan ketidakadilan. Namun kenyataannya, banyak dana desa yang mengucur bukan untuk keperluan tersebut.
Secara khusus, Nila pun menyoroti dana desa yang terpakai untuk pembangunan kantor desa. "Banyak kantor dibangun dari dana desa, padahal rakyat tidak menikmati itu," ujarnya dalam diskusi "Nusantara Sehat" di Jakarta, Kamis (12/1). (Baca juga: Sri Mulyani Buat Aturan Dana Desa untuk Tekan Kemiskinan)
Ke depan, Nila berharap, dana desa bisa dialokasikan secara merata untuk pembangunan di berbagai bidang sesuai kebutuhan masyarakat, di antaranya untuk pembangunan akses sanitasi, infrastruktur air minum, kesehatan, serta teknologi informasi. Daerah perlu menyediakan akses-akses tersebut untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakatnya.
Ia pun mengeluhkan seringnya Kementerian Kesehatan jadi ‘kambing hitam’ atas rendahnya kualitas kesehatan masyarakat, Padahal, persoalannya terletak pada akses sanitasi dan air bersih yang belum terbangun secara optimal.
Untuk itu, ia menilai, pemerintah pusat dan daerah harus terus berkoordinasi agar dana desa bisa dimanfaatkan untuk pembangunan-pembangunan yang penting bagi masyarakat, terutama di bidang kesehatan. (Baca juga: Hanya 51,3 Persen Program Kementerian yang Sesuai Sasaran Pembangunan)
Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) Rusnadi Padjung mengatakan, dana desa merupakan prioritas Kementerian PDT untuk bisa membangun Indonesia mulai dari pinggiran. Dana desa ini diperuntukkan membangun indikator-indikator yang menyebabkan daerah tertinggal. Salah satu indikatornya adalah kualitas kesehatan.