130 Juta Penduduk RI Belum Mengakses Layanan Perbankan
Hampir separuh penduduk Indonesia belum mendapatkan akses perbankan secara optimal. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan hal ini menjadi salah satu tantangan bagi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Tangah Air.
Destry mengutip laporan Google dan Temasek yang menyebutkan bahwa terdapat 130 juta orang yang belum memiliki akun di perbankan atau sudah memiliki tetapi belum memanfaatkannya. "Inkulsifitas ini sangat penting," ujar Destry dalam Seminar Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Rabu (21/4).
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan OJK pada 2019 dan dirilis akhir tahun lalu, indeks inklusi keuangan mencapai 76,19%, sedangkan tingkat literasi hanya mencapai 38,03%. Meski masih rendah, angka ini meningkat dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%
Destry menjelaskan keuangan syariah tak hanya terbatas pada perbankan, tetapi juga mencakup industri keuangan non-bank dan pasar modal. Pengembangan keuangan syariah akan dilakukan secara komprehensif dalam ekosistem ekonomi syariah bersama dengan pengembangan sektor riil.
Ia menceritakan bahwa banyak negara di dunia telah mempraktekkan sistem keuangan syariah lebih inklusif, seperti Inggris. Praktek keuangan syariah di sana sudah sangat lazim dan bahkan London telah menjadi pusat bisnis dan keuangan syariah di kawasan Eropa.
Pada awal tahun ini, bank sentral Inggris pun telah meluncurkan instrumen likuiditas khusus berbasis syariah. Dengan demikian, perbankan dan institusi keuangan syariah di inggris bisa mendapatkan akses sesuai prinsip syariah dari bank sentral.
Destry menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi syariah secara global pun terus meningkat belakangan ini. Berdasarkan laporan dari Refinity dan The Islamic for Development (ICD), aset keuangan syariah global akan terus naik dari US$ 2,88 triliun pada 2019 menjadi US$ 3,69 triliun pada tahun 2024.
Di Indonesia, pasar keuangan syariah juga terus berkembang tidak hanya melalui perbankan syariah. "Tetapi, melalui pasar modal dan bahkan fintech syariah," ujarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan industri jasa keuangan syariah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Namun, pertumbuhannya tak cukup signifikan. Pada kuartal pertama 2020, pangsa pasar keuangan syariah baru mencapai 9,89%. "Namun ini belum termasuk kapitalisasi saham syariah total asetnya mencapai 1.802,8 triliun," katanya.
Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pangsa pasar syariah adalah melalui merger empat bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia. "Dengan skala lebih besar, kami harapkan mampu menjangkau dan memberikan pelayanan yang lebih luas," katanya.
Pemerintah, menurut dia, juga terus mendorong keuangan sosial syariah dengan mendorong kegiatan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf secara lebih terkonsep. Kegiatan ZISWAF ini juga diharapkan dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.