BUMN Setor ke Negara Rp 1.200 Triliun dalam Tiga Tahun Terakhir
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan dalam tiga tahun terakhir perusahaan pelat merah telah menyetor uang ke negara senilai Rp 1.200 triilun. Setoran itu meningkat Rp 50 triliun dari tahun sebelumnya secara kumulatif.
Hal ini disampaikan Erick saat meminta persetujuan Komisi VI DPR mengenai usulan atas 10 BUMN yang akan menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2023 beserta aksi korporasi yang akan dilakukan.
"Tiga tahun terakhir, alhamdulillah kalau dilihat dari data-datanya, kontribusi yang sudah diberikan kepada BUMN kepada negara kurang lebih Rp 1.200 triliun yang terdiri atas pajak, dividen, dan bagi hasil," kata Erick di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/7).
Erick menyampaikan, bila dilihat dalam satu dekade terakhir, BUMN telah berkontribusi ke negara senilai Rp 4.013 triliun yang berasal dari Rp 2.118 triliun pajak, Rp 1.466 triliun dalam bentuk PNBP dan Rp 429 triliun dari dividen.
Angka tersebut jauh lebih besar dari penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN yang tercatat sebesar Rp 269 triliun atau hanya sebesar 6 persen dari total kontribusi BUMN yang berupa dividen, pajak, dan PNBP periode 2012 sampai dengan 2022.
"Tentu ini hasil dan upaya kerja sama antara Kementerian BUMN dan Komisi VI sebagai tupoksi yang memang terus mendorong profesionalitas dan transparasi di BUMN," ungkap mantan Presiden Inter Milan tersebut.
Erick juga ingin kontribusi BUMN lewat dividen dapat terus meningkat setiap tahunnya. Erick ingin dividen yang diberikan negara dapat seimbang dengan PMN yang diberikan negara kepada BUMN.
"Nanti insya Allah di 2023 bisa naik ke Rp 43 triliun, dan bahkan di 2024 targetnya kurang lebih Rp 50 triliun. Jadi antara PMN dan dividen itu bisa berimbang 0-0 atau 50:50 dari totalnya," lanjut Erick.
Sebagai informasi, jumlah realisasi PMN pada 2020 tercatat sebesar Rp 68,9 triliun, usulan PMN 2022 sebesar Rp 57,9 triliun, dan usulan PMN 2023 sebesar Rp 69,8 triliun. Kesepuluh BUMN yang akan mendapat PMN tahun depan adalah PT PLN Rp 10 triliun, PT LEN Industri Rp 3,83 triliun, PT Rajawali Nusantara Indonesia Rp 4,6 triliun, PT Hutama Karya Rp 30,56 triliun, PT Aviasi Pariwisata Indonesia Rp 9,5 triliun.
Selanjutnya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (IFG) Rp 6 triliun, PT KAI Rp 4,1 triliun, PT Reasuransi Indonesia Utama Rp 3 triliun, PT Perum Damri Rp 867 miliar, dan PT Airnav Indonesia Rp 790 miliar.
Erick menyampaikan, Komisi VI selalu mendorong BUMN tak hanya menjadi korporasi sehat yang memberikan pemasukan maksimal kepada negara, melainkan juga optimal dalam pelayanan publik atau intervensi saat terjadi ketidakseimbangan pasar.
"Kami ucapkan terima kasih kepada Komisi VI DPR dan kami memastikan para BUMN yang mendapat dukungan maksimal dari Komisi VI," ujarnya.