Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mengupayakan peningkatan inklusi dan literasi keuangan digital bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM. Hal tersebut agar UMKM dapat berkontribusi dalam penguatan ekonomi nasional maupun di kawasan ASEAN.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, OJK akan membangun ekosistem yang sehat untuk inovasi keuangan digital. OJK juga akan menyederhanakan dan menyediakan alternatif pembiayaan untuk UMKM, dengan digitalisasi dalam berbagai aktivitas keuangan.
Friderica menyampaikan, perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha UMKM melalui berbagai workshop seperti peningkatan pemasaran dan kapasitas untuk mengoptimalkan alat digital. Hal ini sangat penting untuk mendorong UMKM naik ke level berikutnya sekaligus meningkatkan skala usaha.
"OJK terus mendorong aktivitas untuk memberikan pembiayaan yang mudah dan murah bagi UMKM dengan berbagai program seperti Kredit Melawan Rentenir yang berhasil dilaksanakan di 78 wilayah dan menjangkau hampir 1 juta debitur dengan nilai pembiayaan lebih dari Rp 26 triliun," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (29/3).
OJK akan mengoptimalkan peran tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD dan pembiayaan generik model untuk UMKM. Dia memastikan peningkatan inklusi keuangan digital harus disertai dengan peningkatan literasi keuangan digital dengan tidak melupakan aspek perlindungan konsumen.
"OJK berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat inovasi teknologi finansial dengan menyediakan regulasi yang adil dan proporsional baik bagi pelaku usaha jasa keuangan dan konsumen," katanya.
Selain itu Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, UMKM di regional ASEAN memiliki peran penting dalam ekonomi. UMKM mampu menyerap sekitar 35% sampai 97% pekerja. Serta memberikan kontribusi sekitar 35% sampai 69% terhadap GDP.
Namun di sisi lain UMKM di negara anggota ASEAN atau Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesulitan akses keuangan atau permodalan, pasar potensial dan infrastruktur digital.
“UMKM merupakan sektor penting untuk kita, sehingga inklusi keuangan untuk UMKM merupakan agenda prioritas untuk perekonomian ASEAN,” kata Sri Mulyani.