Target Inklusi 90% di 2024, Pemerintah Bidik Segmen Ini Melek Digital
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong agar pelaku pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga masyarakat di wilayah perdesaan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kedua segmen ini diharapkan dapat mengerek pencapaian target inklusi keuangan 90% pada tahun 2024.
Menurut Airlangga, upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi digital tersebut juga akan mendorong peningkatan nilai ekonomi digital Indonesia. Menurut hasil studi Google Temasek, Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia sendiri pada tahun 2022 telah mencapai USD 77 miliar atau tumbuh 22% (yoy) dan diprediksi akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025.
"Kita juga harus menyadari bahwa terdapat juga tantangan-tantangan dalam pengembangan ekonomi platform, terutama di wilayah pedesaan dan daerah 3T," ucap Airlangga, dalam siaran pers, dikutip Sabtu (29/7).
Tantangan tersebut di antaranya adalah akses terhadap teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta kurangnya pemahaman tentang penggunaan platform-platform digital.
Menko Airlangga mengapresiasi penelitian yang dilakukan oleh DFS Lab dan RISE Indonesia dengan dukungan Bill and Melinda Gates Foundation.
Studi yang melibatkan multipihak tersebut akan mengeksplorasi dan mendokumentasikan kondisi ekonomi platform di daerah peri-urban dan pedesaan Indonesia saat ini, dengan fokus khusus pada mata pencaharian yang didukung secara digital dan inklusi keuangan.
Studi tersebut menyoroti hubungan antara mata pencaharian melalui platform dan inklusi keuangan, serta peluang dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan pedesaan, serta intervensi yang dapat diprioritaskan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam ekosistem platform Indonesia.
Ke depannya, hasil penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta menguatkan peranan platform-platform digital dalam memajukan perekonomian pedesaan.
“Saya ingin menekankan komitmen Pemerintah Indonesia untuk terus memanfaatkan hasil penelitian dan kolaborasi dari DFS Lab, RISE Indonesia, dan Bill & Melinda Gates Foundation ini dalam proses perumusan kebijakan," ucap Airlangga.
"Hasilnya diharapkan dapat mendorong digitalisasi dan inklusi keuangan lebih lanjut di wilayah pedesaan Indonesia."
Plt. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan juga menyampaikan bahwa kerja sama antara sektor publik dan swasta, serta pelibatan masyarakat pedesaan sebagai mitra utama, memainkan peranan kunci untuk menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.
Secara terpisah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Hal ini untuk mencapai target inklusi keuangan mencapai 90% di 2024.
Salah satu upaya mengerek literasi dan inklusi di sektor keuangan ialah dengan dimulainya Generic Model Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di Sumatera Barat. Program ini bertujuan memberikam edukasi, literasi hingga pendampingan bagi masyarakat di pedesaan yang kemudian akan ditularkan di wilayah-wilayah lainnya di Indonesia.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menuturkan, saat ini indeks literasi nasional sudah mencapai hampir 50% dan tingkat inklusi keuangan mencapai 85%.