Perbankan Berperan Strategis dalam Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan

Sektor keuangan termasuk bidang strategis dalam upaya menanggulangi dampak kerusakan iklim dan mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Pelaku di sektor ini gencar mengadopsi pembiayaan berkelanjutan untuk transisi energi, proyek dekarbonisasi, dan mendorong portofolio bisnis. 

Senior Vice President Environmental, Social, and Governance (ESG) Group of PT Bank Mandiri Tbk Citra Amelya mengatakan, butuh kolaborasi dari berbagai pihak untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan. 

“Bank dan nasabah sama-sama take action,” katanya di acara Katadata Sustainability Action for The Future Economy 2023 (SAFE 2023) di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (26/9). Citra menjadi salah satu narasumber diskusi panel bertema “Boosting Green Financing and Banking”.

Saat ini, porsi pembiayaan hijau Bank Mandiri mencapai Rp115 triliun. Angka ini terbilang besar dibandingkan dengan porsi pembiayaan bank lain. 

“Bank Mandiri memimpin pasar untuk green financing di Indonesia, dengan (porsi) 30 persen lebih dari pasar green finance di Indonesia,” ujar Citra.

Di ranah pembiayaan berkelanjutan, pangsa pasar emiten berkode saham BMRI tersebut mencapai Rp242 triliun per Juni 2023. Jumlah ini mencakup 25 persen dari total outstanding perseroan. 

Sementara itu, dari sisi ritel, Bank Mandiri juga berupaya mengampanyekan pentingnya menjaga lingkungan dengan mengajak nasabah mengurangi limbah dan menghemat energi. 

“E-money kami terbitkan dengan menggunakan kartu daur ulang. Kartu kredit tidak perlu pakai kartu, cukup pakai aplikasi Livin’ by Mandiri,” tutur Citra.

Hal serupa dilakukan PT Bank DBS Indonesia. Kini, semua kantor cabang DBS Bank memanfaatkan panel surya sebagai sumber energi. Bahkan, pengelolaan sampah juga dilakukan secara profesional dan berkelanjutan. 

Executive Director, Treasury & Markets Bank DBS Indonesia M. Suryo Mulyono juga menjelaskan, DBS Foundation pun memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mengampanyekan zero waste food. 

“Sisa makanan menghasilkan gas metan dan 80 kali lebih panas daripada CO2. Hal itu membuat DNA kami bersemangat menciptakan ekonomi hijau,” katanya.

Menurut Suryo, perbankan menjadi agen yang menempati posisi penting dalam aktivitas transisi. Terdapat tiga tantangan penerapan ESG dan transisi keuangan di Indonesia, yaitu regulasi yang jelas, manajemen risiko, dan aktivitas perdagangan. 

Dia menyarankan agar semua pemangku kepentingan berusaha beradaptasi agar tercipta sinergi yang baik, antara perbankan, pemerintah, regulator, dan masyarakat.

Pemaparan seputar pentingnya dukungan perbankan terhadap ekonomi berkelanjutan mengemuka di dalam SAFE 2023. Forum tahunan yang diselenggarakan Katadata sejak 2020 ini merupakan wadah untuk membahas solusi pembangunan ekonomi berkelanjutan. 

Terdapat lebih dari 40 pembicara ahli dan profesional, serta target 1.000 peserta dari kalangan profesional, pegiat, praktisi, dan peminat pembangunan dan bisnis berkelanjutan, SAFE 2023 menyatukan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perusahaan, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil untuk mengeksplorasi tindakan nyata menuju ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

Apalagi, Indonesia telah merilis target penurunan emisi gas rumah kaca dalam dokumen Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional yang telah ditingkatkan atau Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC). 

Di dalam target terbaru itu, negara mengupayakan peningkatan pembangunan hijau dengan kemampuan sendiri, yakni dari 29 persen menjadi 31,89 persen. Dukungan dari kalangan internasional juga ditargetkan naik, dari 41 persen menjadi 43,20 persen. 

Oleh karena itu, pemerintah memulai penandaan anggaran perubahan iklim atau climate budget tagging (CBT) sejak 2016. Tapi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tak mampu menutup kebutuhan pembiayaan ini. Sektor swasta, termasuk perbankan, didorong ikut berkontribusi dalam melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.