AIIB Siapkan Dana Rp 13,3 Triliun untuk Dukung Transisi Energi RI
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) telah menandatangani Letter of Intent (LoI), di Mesir pada Selasa (26/9). AIIB menyiapkan pendanaan US$ 870 juta atau sekitar Rp 13,3 triliun mendukung proyek transisi energi di Indonesia.
Penandatanganan LoI tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo dan Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dengan perwakilan AIIB, pada saat rangkaian acara Annual Meeting ke-8 AIIB di Sharm El Seikh, Mesir.
Dengan penandatanganan LoI tersebut, maka AIIB berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan, bantuan teknis, dan dukungan pengembangan kapasitas yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi Indonesia, termasuk pembiayaan untuk sistem transmisi di Sumatra, dengan perkiraan biaya US$ 870 juta atau sekitar Rp 13,3 triliun. Rinciannya: pendanaan US$657 juta untuk tahun 2024-2026 dan tambahan US$ 213 juta pada tahun 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani yakin penandatangan Lol ini akan meningkatkan kerja sama Indonesia dengan AIIB. Total pembiayaan pembangunan yang telah disetujui AIIB untuk Indonesia sebelumnya sebesar US$ 3,1 miliar dan proyek-proyek yang sudah dalam tahap persiapan memiliki nilai total US$ 4,3 miliar.
“Untuk mencapai komitmen Enhanced National Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 dan net-zero emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, maka Indonesia perlu mempercepat proses transisi dari energi kotor ke energi baru dan terbarukan,” kata Sri Mulyani, dalam sambutannya dikutip Rabu (27/9).
Kerja sama antara AIIB dengan PT PLN dan PT SMI dinilai akan membantu Indonesia mencapai tujuan tersebut dengan menyediakan kerangka kerja untuk kerja sama di sejumlah bidang. Pertama, menyediakan dukungan keuangan untuk proses transisi energi Indonesia, termasuk pengembangan jaringan transmisi dan distribusi untuk energi terbarukan; mendukung proyek energi terbarukan dan bahan bakar transisi; serta mempromosikan kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya.
Kedua, mengoperasikan platform negara Energy Transition Mechanism (ETM) Indonesia yang telah dihasilkan dalam masa Presidensi G20 Indonesia 2022, melalui penyediaan pembiayaan jangka panjang yang melengkapi dan terhubung dengan upaya nasional dan multilateral lainnya yang sudah ada, seperti Just Energy Transition Partnership (JETP) atau Platform Transisi Energi yang Adil bagi Indonesia.
Ketiga, menjajaki kolaborasi terkait dengan transisi energi di Indonesia yang mencakup penyiapan proyek, berbagi pengetahuan, pengembangan kapasitas, dan bantuan teknis. Terakhir, membentuk mekanisme penghubung untuk pelaksanaan kerja sama operasional.
Salah satu unsur penting dalam implementasi LoI tersebut adalah urgensi realisasi pembiayaan dan dimulainya proyek di lapangan oleh semua pihak yang terlibat dalam waktu dekat.