Naik 12,9%, Laba Bersih BUMN Tembus Rp 183,9 Triliun di Semester I

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz
Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Kementerian BUMN meluncurkan
Penulis: Lona Olavia
25/10/2023, 16.45 WIB

Transformasi yang dilakukan pada berbagai lini baik di Kementerian BUMN maupun pada perusahaan pelat merah menunjukkan hasil menggembirakan. Dalam empat tahun terakhir ini laba bersih BUMN terus tumbuh.

Terkini pada semester satu 2023, laba bersih BUMN mencapai Rp 183,9 triliun, naik 12,9% dibandingkan periode sama tahun lalu. 

"Seiring dengan pemulihan ekonomi, kinerja BUMN juga terus meningkat secara signifikan," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Rabu (25/10).

Sebelumnya pada tahun 2022, laba mencapai Rp 309 triliun atau naik 147,8% dari 2021. Capaian tersebut merupakan capaian tertinggi di sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022. Pada tahun 2019, laba bersih BUMN sebesar Rp 124,99 triliun, sedangkan di tahun 2020 menurun akibat Pandemi menjadi sebesar Rp 13,29 triliun.

Tahun 2021, BUMN kembali bangkit seiring dengan mulai bangkitnya perekonomian Indonesia sehingga mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 124,71 triliun.

Laba bersih hingga enam bulan pertama 2023 tersebut bersumber dari peningkatan pendapatan usaha BUMN yang sebesar Rp 1.389 triliun atau naik 2,2% dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Pendapatan BUMN ini memang terus tumbuh. Sebelumnya, sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 2.292 triliun, lalu tumbuh menjadi Rp 2.916 triliun pada tahun 2022, atau naik 27,2% yoy.

Kontribusi BUMN terhadap perekonomian pun menunjukkan peningkatan. Di mana belanja modal (capex) BUMN pada paruh pertama 2023 mencapai Rp 118,6 triliun atau naik sebesar 47,3% jika dibandingkan dengan semester satu 2022 yang mencapai Rp 80,55 triliun.

Peningkatan capex BUMN tersebut tidak lepas dari kebijakan BUMN dalam memprioritaskan program-program strategis. BUMN juga fokus pada berbagai program restrukturisasi agar perusahaan negara ini dapat menjalankan usahanya dengan efektif dan efisien.

Berbagai aktivitas bisnis yang positif itu mengantarkan perolehan ekuitas seluruh BUMN ke angka Rp 3.101 triliun pada tahun 2022 atau tumbuh 11,6% year on year dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 2.778 triliun.

"Mayoritas BUMN juga sudah jauh meninggalkan zona dominasi utang dalam pengelolaan keuangannya, atau sehat. BUMN telah menurunkan tingkat utang dibanding investasi tertanam dari 36,2% pada tahun 2021, menjadi 34,9% pada tahun 2022," ungkap Erick.

Raihan tersebut, ujar Erick, membuat BUMN tangguh dengan aset yang tumbuh dari Rp 8.978 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 9.789 triliun pada tahun 2022.

“Sekarang BUMN semakin sehat, tangguh, dan kompetitif. Di semester pertama tahun 2023 ini, aset kita Rp 9.842 triliun naik 3,9% year on year, dan laba bersih Rp 184 triliun, naik 13% year on year," kata Erick.

Atas dasar itu semua, Erick optimis, BUMN mampu menyetorkan dividen Rp 80,6 triliun. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya 2022 sebesar Rp 80,2 triliun dan menjadi yang terbesar dalam sepanjang sejarah Kementerian BUMN,” ujar Erick.

Bersih-bersih BUMN

Di sisi lain untuk menjaga agar kinerja BUMN dapat terus meningkat, Erick menegaskan, program 'Bersi -bersih BUMN' terus berlanjut. Tidak hanya pada perusahaan BUMN, tetapi juga anak perusahaan BUMN.

Bersih-bersih ini antara lain dilakukan pada BUMN asuransi, mulai dari Jiwasraya dan Asabri, hingga dana pensiun (dapen) BUMN.

"Bekerjasama dengan Jaksa Agung dan BPKP kami terus lanjutkan program bersih-bersih ini. Tidak hanya empat dapen, di mana ada indikasi kerugian negara Rp 300 miliar, kami juga sudah minta dilanjutkan ke tujuh dapen lainnya," ungkap Erick.

Dia mengatakan telah membentuk tim khusus yang menyertakan wakil menteri BUMN, sekretaris Kementerian BUMN, dan deputi bidang hukum Kementerian BUMN untuk meneliti ulang adanya indikasi kecurangan terhadap dana pensiun yang dikelola oleh BUMN.

"Ternyata hasil koordinasi kami dengan BPKP dan Kejaksaan Agung, dari 48 dapen yang dikelola BUMN, 70% dalam kondisi sakit, di mana 34 dana pensiun dinyatakan tidak sehat. Kita berkoordinasi dengan jaksa agung dan kami sepakat untuk mendorong tindak lanjutnya kepada BPKP untuk memastikan angka-angka ini, " ujar Erick.