Mahendra Siregar Buka Suara soal Isu Masuk Bursa Kandidat Menkeu

ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyampaikan pandangannya dalam Risk and Governance Summit 2023 di Jakarta, Kamis (30/11/2023). Forum tahunan bagi para pemangku kepentingan di bidang Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (GRC) bertujuan membangun komitmen, strategi, dan inisiatif baru dalam mengakselerasi peningkatan efektivitas 'good governance'.
4/3/2024, 14.09 WIB

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Mahendra Siregar, menjawab isu bahwa dirinya masuk dalam bursa kandidat Menteri Keuangan dalam Kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka. Mahendra mengatakan bahwa hal itu sebatas rumor. 

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri tersebut meminta agar masyarakat tidak mendengar rumor. "Jangan banyakin dengerin rumot lah. Tanggapan saya...jangan anggepin lah," ujarnya dalam Peluncuran  climate risk management & scenario analysis (CRMS) bertanjuk “Indonesian Banking Road to Net Zero Emissions” di Jakarta, Senin (4/2).

Mahendra mengatakan, saat ini dirinya masih bekerja sama sebagai Ketua OJK.

Sebelumnya laporan media asing, Bloomberg, membeberkan empat nama kandidat menteri keuangan dalam kabinet pemerintahan baru, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Nama-nama tersebut adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Ketua OJK Mahendra Siregar dan Direktur Utama Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar.

Mahendra Dinilai Paling Mumpuni Gantikan Sri Mulyani

Ekonom CELIOS, Nailul Huda pun menilai dari keempat nama tersebut, hanya Mahendra Siregar yang paling memumpuni untuk menjadi pengganti Sri Mulyani.

“Kecuali Mahendra Siregar, saya rasa tidak tepat ketiga nama tersebut untuk menggantikan menteri sekaliber Sri Mulyani,” ujar Nailul kepada Katadata.co.id.

Latar belakang Mahendra dinilai sangat kuat. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tersebut pernah menjabat sebagai wakil menteri perdagangan dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Pernah kerja di kedutaan besar juga yang pasti investor juga mengenal dengan baik Mahendra. Sekarang jadi bos OJK. Sangat bisa diandalkan untuk bisa menguatkan intermediasi moneter dengan fiskal,” ujarnya.

Analisi Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita menyebut masyarakat tentu harus menghormati prerogatif presiden terpilih. Artinya, publik harus mengasumsikan tokoh yang menjadi pengganti Sri Mulyani layak menjadi menkeu. Tokoh ini juga mempu menjembatani kredibilitas fiskal dengan kebijakan presiden baru.

Ronny berpendapat, keempat tokoh yang disebutkan di atas cukup layak. Meskipun ada menjadi menteri kesehatan, Budi Gunadi sudah malang melintang di dunia keuangan dan pernah jadi direktur utama Bank Mandiri. Saat menjadi dirut Inalum, Budi dianggap sukses menjual surat utang Inalum di bursa luar untuk mengambil saham Freeport.

“Ketiga sosok lagi juga sama, baik Royke Tumilar, Kartika Wirjoatmojo, atau Maharendra Seregar, juga memiliki latar keuangan yang kuat,” ujar Ronny kepada Katadata.co.id, Kamis (29/2).

Catatannya hanya kempatnya memiliki pengalaman dominan di bidang perbankan dan sektor finanisial. “Kurang begitu menonjol dari sisi kebijakan fiskal. Karena itulah masih agak jauh dibanding dengan Sri Mulyani,” ujarnya.

Apabila dikaitkan dengan kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia ke depan, keeempatnya masih perlu diuji. “Apalagi ke depan tantangan fiskalnya akan jauh lebih besar, karena ada beberapa rencana kebijakan presiden terpilih yang berpotensi memakan anggaran besar,” ujarnya.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku tidak tahu perihal beredarnya nama kandidat-kandidat tersebut. "Wah saya baru dengar. (Nama Wamen BUMN) Itu saya baru dengar juga. Itu kolega saya, Menkes (saat ditanya mengenai Budi Gunadi Sadikin)" kata Airlangga saat ditemui di The Langham, Jakarta, Rabu (28/2).

Ketika ditanya soal usulan dari Partai Golkar, dia menegaskan saat ini belum tepat waktunya. "Belum waktunya, masih delapan bulan lagi. Pertama, ketok palu dulu dari Komisi Pemilhan Umum (KPU) dulu," ujar ketua umum Golkar tersebut.

Reporter: Rena Laila Wuri, Zahwa Madjid