OJK Gelar Risk and Governance Summit 2025 untuk Perkuat Ekonomi Nasional

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan Risk and Governance Summit (RGS) 2025 untuk memperkuat ekosistem Governance, Risk, and Compliance (GRC) di sektor jasa keuangan. Penguatan GRC menjadi kunci untuk menjaga stabilitas sekaligus membuka peluang pertumbuhan dan memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan global.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pembangunan ekonomi yang inklusif dan tangguh menuntut integrasi antarsektor, regulasi yang responsif, kebijakan fiskal-moneter yang sinergis, serta penggunaan GRC yang adaptif dan kolaboratif.

"Sebagai bentuk kesiapan menghadapi tantangan ini, pemberdayaan ekosistem GRC yang adaptif, kolaboratif, dan inklusif menjadi sebuah keniscayaan. Di tengah percepatan digitalisasi, risiko baru seperti kejahatan siber, fraud lintas batas, dan regulatory arbitrage menuntut tata kelola yang lebih terintegrasi," kata Mahendra dalam OJK Risko and Governance Summit (RGS) 2025 di Jakarta, Selasa (19/8).

RGS 2025 mengambil tema "Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience". Mahendra mengatakan OJK berkomitmen memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga negara, lembaga jasa keuangan (LJK), serta asosiasi profesi GRC untuk memperkuat governance dan integritas sektor jasa keuangan.

Mahendra menyatakan kolaborasi ini bukan hanya formalitas, melainkan langkah strategis membangun ekosistem GRC yang saling menopang, berlandaskan profesionalisme, dan berorientasi pada integritas.

"Forum seperti RGS diharapkan menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat nilai dan budaya tata kelola yang baik, serta menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Sebab, di era penuh ketidakpastian ini, GRC bukan hanya alat kepatuhan, tetapi kompas strategis untuk mengarahkan langkah menuju stabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan," kata Mahendra.

Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Wattimena, mengatakan penguatan GRC merupakan pilar penting dalam mendukung Asta Cita. Khususnya, misi penguatan sektor jasa keuangan serta reformasi tata kelola dan pemberantasan korupsi.

Sophia mengatakan transformasi tata kelola menjadi salah satu strategi besar untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, di mana sektor jasa keuangan diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui tata kelola manajemen risiko, dan kepatuhan yang kuat.

"Dalam membangun ekosistem GRC yang kokoh, kita dapat belajar dari filosofi Ki Hajar Dewantara: ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani," ujar Sophia. Filosofi ini sejalan dengan nilai inti RGS, yaitu Role Model, Guidance, dan Support, yang menekankan keteladanan integritas, peran fasilitator, dan budaya saling menopang demi keberhasilan bersama.

Dengan memperhatikan risiko-risiko yang semakin kompleks tersebut, penguatan ekosistem GRC tidak lagi hanya menjadi kewajiban, tetapi juga kebutuhan bagi setiap perusahaan, khususnya di sektor jasa keuangan.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Budi Prijono mengatakan, diperlukan tata kelola kolaboratif lintas sektor agar pengendalian risiko, transparansi, dan akuntabilitas benar-benar menjadi fondasi pembangunan berkelanjutan Indonesia menuju 2045.

"BPK sangat mendorong adanya suatu penguatan GRC melalui tata kelola kolaboratif yang bukan hanya memerlukan sinergi internal antarsatuan kerja, tetapi juga kemitraan lintas sektor dan partisipasi aktif di tataran global," kata Budi.

Innovation Paper Competition untuk Mahasiswa

Dalam ajang RGS 2025, OJK juga menyelenggarakan Innovation Paper Competition untuk pertama kalinya. Kompetisi ini mendapatkan sambutan antusias dari para mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dengan partisipasi dari 585 peserta dari 242 perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Kehadiran kompetisi ini menjadi bukti nyata tingginya minat generasi muda dalam mengembangkan ide-ide inovatif terkait GRC. Kompetisi ini juga membuktikan mereka siap menjadi motor penggerak bagi inovasi dan ketahanan sistem keuangan Indonesia.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi, serta ketua dan jajaran anggota Badan Supervisi OJK.

RGS 2025 menampilkan dua sesi diskusi panel interaktif dengan narasumber ahli dari dalam dan luar negeri. Antara lain, Senior Advisor, Climate Change and Sustainable Development Department, Asean Development Bank (ADB) Edimon Ginting; Senior Officer, Digital Economy Division, ASEAN Secretariat Jowil Plecerda; Advisor, Financial Market Stabilization Department, South Korea Financial Supervisory Service (FSS) Lee Jun Ho; dan Deputy Chair of Macro-Microeconomic Policy Analysis, Indonesian Chamber of Commerce and Industry Aviliani.

Selain itu ada Director, The Institute of Internal Auditors Beili Wong; Executive Director, Strategy, Risk & Transactions, Deloitte Southeast Asia Nai Seng Wong; President of International Federatiron of Accountants (IFAC) Jean Bouquot; dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.