Sri Mulyani Ceritakan Jurus Menjaga Disiplin Fiskal Saat Jadi Menkeu

Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperingatkan soal pentingnya menjaga disiplin fiskal bagi satu negara. Salah satunya dilakukan dengan menjaga defisit di atas 3% dari PDB atau rasio utang terhadap PDB.

Dalam siniar bertajuk  ‘Building Southeast Asia’s Strongest Economy with Sri Mulyani Indrawati’ yang ditayangkan di kanal YouTube Oxford Policy Pod, mantan Menkeu itu menceritakan pengalamannya dalam menjaga disiplin fiskal. Selain menjaga defisit di atas 3%, ia juga berupaya agar utang publik tidak lebih besar dari 60% terhadap PDB. 

“Itu adalah aturan yang sudah banyak ditinggalkan oleh banyak negara,” kata Sri Muluyani.

Ia menilai, negara yang tidak memiliki disiplin fiskal akan menghadapi kesulitan. Pasalnya, ini menjadi fondasi perekonomian suatu negara. 

“Kita juga tahu dari sejarah bahwa banyak negara yang tidak memiliki disiplin fiskal akan menghadapi kesulitan,” katanya. 

Atas dasar itu, ia meyakini fondasi bagi negara mana pun untuk berkembang adalah stabilitas dan juga keberlanjutan. Itu diperlukan agar pembangunan dapat terjadi. 

“Tanpa itu, jika Anda tidak memiliki stabilitas dan tidak berkelanjutan secara finansial, negara akan berada dalam krisis,” katanya.

Ketika negara tidak memiliki stabilitas dan keberlanjutan kebijakan makroekonomi atau pembiayaan, maka akan memasuki krisis. Dan ketika berada dalam krisis, maka akan sulit untuk membuat kemajuan, baik itu menciptakan kemakmuran atau mengurangi kemiskinan. 

“Jadi ini adalah syarat perlu. Dalam ekonomi, perlu (necessary) bukan berarti cukup (sufficient). Jadi orang terkadang bingung. Kita memiliki syarat perlu, tetapi jika Anda memilikinya, bukan berarti itu menjamin keberhasilan,” kata Sri Mulyani. 

Sri Mulyani juga menggambarkan menerapkan disiplin fiskal ini merupakan hal yang sulit, termasuk di negara yang sangat kaya. Ini karena biasanya mereka memiliki tujuan dan sasaran yang sangat besar dan banyak, namun selalu menghadapi keterbatasan sumber daya. 

Ia menggambarkan kondisi sulitnya seorang Menteri Keuangan mencoba menjaga disiplin dan keberlanjutan fiskal sementara pada saat yang sama mengakomodasi kebutuhan negara untuk terus mencapai tujuannya.

“Ketika Anda mencoba untuk disiplin, Anda harus memastikan bahwa disiplin fiskal ini tidak menciptakan hambatan untuk mencapai tujuan tersebut. Padahal tujuannya banyak, bisa di modal manusia, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, keamanan. Jadi semua hal itu akan menjadi tantangan politik yang paling berat bagi Menteri Keuangan mana pun di dunia,” kata Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, ia juga mengatakan cara menghadapi situasi tersebut dengan membangun kredibilitas dan memperkuat teknis. Ia mencontohkan apa yang diajarkan di Oxvord, yakni tentang berbasis bukti (evidence-based).

“Anda belajar tentang bagaimana secara teknis Anda dapat menyiapkan kebijakan. Saya pikir itu sangat penting karena teknokrasi dan kebijakan yang kuat secara teknis akan menjadi platform yang kuat untuk berkomunikasi secara politik di berbagai spektrum politik yang berbeda,” katanya.