Utang AS Lampaui PDB untuk Pertama Kali sejak PD II, Tembus Rp 542.045 Triliun

Utang nasional Amerika Serikat (AS) kini melampaui ukuran ekonominya sendiri untuk pertama kali sejak berakhirnya Perang Dunia II. 

Fox Business pada Kamis (30/4) lalu melansir, data terbaru menunjukkan utang publik AS mencapai US$ 31,27 triliun per 31 Maret 2026. Nilai itu setara dengan Rp 542.045 triliun (asumsi kurs Rp 17.334,35 per dolar AS). Sementara itu, produk domestik bruto (PDB) atau total nilai ekonomi AS berada di level US$ 31,22 triliun.

Artinya, rasio utang terhadap PDB sudah menembus 100%. Dengan kata lain, jumlah utang pemerintah kini lebih besar daripada total nilai barang dan jasa yang dihasilkan ekonomi AS selama setahun.

Rasio utang terhadap PDB dinilai menjadi indikator yang kerap digunakan ekonom untuk mengukur beban fiskal suatu negara. Ini lantaran rasio tersebut mencerminkan kemampuan ekonomi dalam menopang kewajiban utang pemerintah.

Angka ini menjadi perhatian karena menunjukkan beban keuangan pemerintah semakin besar. AS juga mendekati rekor rasio utang tertinggi sebesar 106% yang pernah terjadi pada 1946 setelah Perang Dunia II.

Lembaga nonpartisan Congressional Budget Office (CBO) sebelumnya memperkirakan rasio utang publik AS akan menembus 108% pada 2030, atau melampaui rekor era Perang Dunia II. Dalam proyeksi 10 tahun ke depan, rasio tersebut bahkan diprediksi naik menjadi 120%.

CBO menilai kenaikan utang yang lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi bisa menimbulkan masalah. Dampaknya misalnya lain memperlambat pertumbuhan ekonomi, menekan investasi swasta, dan membuat biaya bunga utang semakin mahal.

Presiden Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), Maya MacGuineas, mengatakan posisi utang di atas 100% PDB menjadi sinyal serius bagi perekonomian terbesar dunia itu.

“Sekarang hanya masalah waktu sampai kita melampaui rekor 106% yang tercapai setelah Perang Dunia II,” ujar MacGuineas, dikutip dari Fox Business Sabtu, (2/5). 

Menurut dia, lonjakan utang kali ini bukan disebabkan konflik global besar, melainkan kegagalan politik bipartisan dalam mengambil keputusan fiskal yang sulit. Ia menambahkan, semakin tinggi utang pemerintah maka semakin besar tekanan terhadap pertumbuhan pendapatan masyarakat, kenaikan suku bunga, serta inflasi.