Airlangga: Omzet UMKM Naik 34% Setelah Dapat KUR, Penyaluran Tertinggi di Jateng

ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/bar
Pekerja mengemas kerupuk kulit sapi dan kerbau ke dalam kemasan di salah satu UMKM kerupuk kulit Desa Ujong Tanjong, Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Rabu (21/1/2026).
25/5/2026, 13.50 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) terbukti mampu mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah. Berdasarkan hasil monitoring pemerintah, omzet UMKM tercatat meningkat hingga 34% setelah memperoleh akses pembiayaan KUR.

“Ini mendukung UMKM, omsetnya naik 34% setelah memperoleh Kredit Usaha Rakyat,” ujar Airlangga dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED), Senin (25/5).

Pemerintah telah menyiapkan plafon KUR sebesar Rp 300 triliun untuk mendorong pembiayaan produktif bagi pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. Selain meningkatkan omzet pelaku usaha, program tersebut juga dinilai berdampak positif terhadap perekonomian daerah.

Airlangga mengatakan, digitalisasi pembayaran melalui QRIS turut meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD). Digitalisasi transaksi mampu mendorong pertumbuhan PAD hingga 18–27%.

Hingga April 2026, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp 112,49 triliun atau sekitar 34,41% dari target tahunan. Penyaluran tersebut telah menjangkau sekitar 1,54 juta debitur di seluruh Indonesia.

Jateng Catatkan Penyaluran KUR Tertinggi

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jawa Tengah (Jateng) menjadi provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi nasional mencapai Rp17,13 triliun. Posisi berikutnya ditempati Jawa Timur (Jatim) sebesar Rp15,58 triliun dan Jawa Barat Rp10,45 triliun.

Secara regional, Pulau Jawa masih mendominasi realisasi penyaluran KUR dengan nilai mencapai Rp48,81 triliun atau sekitar 50,74% dari total nasional.

Sementara itu, Sumatra mencatat penyaluran KUR Rp23,83 triliun, Sulawesi Rp9,53 triliun, Bali dan Nusa Tenggara Rp6,57 triliun, Kalimantan Rp5,94 triliun, serta Maluku dan Papua Rp1,50 triliun.

Selain KUR, pemerintah juga mendorong pengembangan ekonomi digital melalui program gig economy yang melibatkan kerja sama pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Airlangga, nilai ekonomi digital Indonesia saat ini mencapai sekitar US$150 miliar (Rp 2.661 triliun, kurs Rp 17.740/US$) dan diproyeksikan meningkat menjadi US$400 miliar (Rp 7.097 triliun) pada 2030.

Ia juga menyoroti potensi integrasi ekonomi digital ASEAN melalui Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Jika ekonomi digital ASEAN meningkat dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun, Indonesia diperkirakan dapat meraih potensi ekonomi digital hingga US$600 miliar.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Nuzulia Nur Rahmah