Purbaya: Pembatasan Pembelian Pertalite Bikin Anggaran Subsidi Hemat 10%

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz
Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Jalan Majapahit, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (18/8/2026). Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp272,95 triliun untuk subsidi energi dalam RAPBN 2027 guna menjaga keterjangkauan harga jual BBM hingga tarif listrik bagi masyarakat.
Penulis: Ade Rosman
20/8/2026, 13.29 WIB

Pembatasan pembelian Pertalite diprediksi bakal menghemat anggaran subsidi hingga 10%.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih menghitung besaran penghematan dari kebijakan tersebut.  Ia menyebut kebijakan ini diambil untuk memastikan BBM bersubsidi diterima masyarakat yang tepat sasaran.

“Enggak diperketat, cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu, itu aja,” katanya. 

Dia mengatakan pembatasan terhadap kelompok desil 10 berpotensi mengurangi beban anggaran subsidi BBM. Namun, Purbaya belum merinci nominal penghematan yang dapat diperoleh pemerintah.

Purbaya menegaskan, kebijakan tersebut masih dalam tahap penghitungan dan pemerintah akan memastikan mekanisme penyaluran subsidi tetap tepat sasaran.

Dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2027, pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp272,9 triliun, naik 20% atau sekitar Rp45,6 triliun dibandingkan dengan proyeksi APBN 2026. Subsidi energi ini terdiri atas subsidi BBM,solar dan minyak tanah, LPG 3 kg, dan listrik. Perinciannya, subsidi BBM sebesar Rp28,7 triliun, LPG 3 kg (Rp141 triliun), dan listrik sebesar Rp130 triliun.

Masih Dikaji

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan pembelian Pertalite untuk masyarakat kaya atau status desil 9 dan 10 masih dalam tahap kajian. Desil adalah pembagian kelompok kesejahteraan dari urutan 1 hingga 10 berdasarkan pemetaan BPS dan verifikasi Kementerian Sosial. Desil 1 menunjukkan kondisi paling rentan, sedangkan desil 10 menggambarkan kelompok paling sejahtera.

Desil digunakan sebagai salah satu acuan penentuan penerima bansos, tetapi bukan satu-satunya faktor. Pemerintah tetap melakukan verifikasi lapangan serta pemeriksaan administratif sebelum menetapkan penerima bantuan. Desil ini terdapat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut digunakan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Sistem ini dikembangkan bersama BPS dan menjadi dasar utama penyaluran bantuan sosial agar penetapan sasaran lebih akurat.

“Pembatasan Pertalite masih dalam kajian, jadi (pembelian BBM) tersebut masih jalan seperti biasa,” kata Bahlil saat ditemui usai acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026, Rabu (19/8). FAQ

Bahlil menyebut pembelian Pertalite saat ini masih mengacu pada aturan yang berlaku. Batasan pembelian BBM subsidi ini sebesar 200 liter per hari untuk jenis kendaraan bus dan truk. Sementara itu, untuk kendaraan mobil pada umumnya dibatasi pembeliannya 50 liter per hari.

“(Meski) masih dalam pembahasan, tapi masa sih orang yang desilnya 9 dan 10 masih pakai BBM subsidi? Masyarakat yang mampu itu jangan mengambil hak rakyat, subsidi itu untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya,” ujarnya.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Ade Rosman, Mela Syaharani