Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginstruksikan Direksi PT Pertamina untuk menggratiskan toilet di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) berlabel Pertamina. Instruksi tersebut pun viral di media sosial.
"Kepada Direksi Pertamina, saya mengharapkan fasilitas umum seperti ini harusnya gratis," kata Erick melalui unggahan video di Instagram @erickthohir pada Senin (22/11) malam.
Menurut Erick, pendapatan dari pemilik SPBU sudah berasal dari penjualan bahan bakar, bahkan terdapat aneka toko kelontong juga di sana. Sehingga, mestinya masyarakat mendapatkan fasilitas tambahan berupa layanan toilet gratis.
Erick pun memerintahkan direksi Pertamina agar menggratiskan fasilitas toilet dalam semua kerja sama SPBU dengan pihak swasta. "Saya minta seluruh kerja sama dengan Pom bensin swasta yang di bawah pertamina, toiletnya tidak boleh bayar, harus gratis," katanya.
Video berdurasi 1 menit 24 detik ini viral di media sosial. Unggahan tersebut sudah mendapatkan 127 ribu tanda suka hingga berita ini ditulis. Sejumlah tokoh masyarakat pun berkomentar dalam unggahan tersebut, seperti Atta Halilintar dan Ruben Onsu.
Dalam video tersebut, Erick Thohir menghampiri SPBU Pertamina di Kecamatan Malasan, Probolinggo, Jawa Timur. Meski begitu, tidak dijelaskan waktu kunjungan dan maksud utama inspeksi mendadak alias sidak Erick tersebut.
Di sana Erick berbincang dengan penjaga toilet SPBU yang diketahui milik swasta. Toilet di SPBU tersebut berbiaya Rp 2.000 untuk buang air kecil, sementara untuk mandi Rp 4.000. Biayanya digunakan untuk perawatan toilet.
"Kenapa tidak gratis? Kan ini fasilitas umum," kata Erick.
"Saya kurang tahu, soalnya saya cuma kerja, Pak," ujar penjaga toilet yang tidak diketahui namanya tersebut.
Erick pun berkata, akan menelepon pemilik SPBU tersebut yang diketahui bernama Agus. "Ya sudah nanti ditelpon Pak Agus, kenapa toilet saja mesti bayar. Padahal sudah bisnis bensin," kata Erick.
Menanggapi perintah Erick Thohir tersebut, Pejabat sementara Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting berjanji akan menggratiskan seluruh toilet di bawah bendera Pertamina meski pemiliknya adalah pengusaha swasta.
Ia mengatakan, toilet merupakan salah satu bentuk layanan yang ada di SPBU. Sehingga Pertamina akan sosialisasikan kembali ke para pemilik SPBU untuk meningkatkan layanan ke masyarakat.
"Tidak hanya layanan BBM, namun juga termasuk memastikan ketersediaan toilet secara gratis dan memperhatikan kebersihan dan kenyamanannya," kata Irto kepada Katadata.co.id, Selasa (23/11).
Sebelumnya, Kementerian BUMN meminta Pertamina melakukan evaluasi atas insiden kebakaran tangki di area Kilang Cilacap, Jawa Tengah, Sabtu (14/11). Evaluasi diperlukan karena insiden serupa bukan pertama kalinya terjadi tahun ini.
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga meminta agar perusahaan migas pelat merah ini segera melakukan evaluasi secara total, terutama pada unit-unit tangki yang berada di Kilang Cilacap. "Kami sudah minta Pertamina untuk evaluasi khususnya di Cilacap. Kami minta evaluasi menyeluruh dan kenapa bisa terulang," kata Arya, Selasa (16/11).
Menurut dia evaluasi ini penting dilakukan supaya tak ada lagi kejadian serupa di masa mendatang. Apalagi ini merupakan insiden kedua yang terjadi pada kilang tersebut di tahun ini.
Tidak hanya Kementerian BUMN yang menyoroti masalah di Pertamina. Presiden Joko Widodo juga bereaksi atas kinerja direksi perusahaan pelat merah tersebut. Jokowi menceritakan pengalamannya ketika kesal mengetahui proyek pembangunan kilang petrokimia PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur, berjalan lambat.
Padahal proyek tersebut sudah ada sejak ia dilantik sebagai presiden pada 2014. Jokowi pun mengaku sempat membentak Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati karena dianggap lambat mengeksekusi proyek tersebut.
“Sehingga waktu terakhir saya ke sana Bu Dirut (Pertamina Nicke Widyawati) saya bentak karena diceritain hal yang sama," kata Jokowi di hadapan komisaris dan direksi Pertamina dan PLN di Istana Negara, yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (20/11).
Jokowi tidak ingin mendengar alasan yang sama karena sudah disampaikan oleh sejumlah direktur utama lainnya terkait proyek bernilai US$ 3,8 miliar tersebut. "Tender sudah dua kali, sudah bolak-balik diulang-ulang terus,” kata Jokowi.
Menurut Jokowi, kilang TPPI menghasilkan banyak turunan petrokimia yang bisa menjawab kebijakan substitusi impor Indonesia. Ini akan menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi Indonesia karena akan menurunkan impor sehingga neraca perdagangan dan neraca pembayaran akan baik.