PT Waskita Karya (Persero) Tbk mengantongi dana sebesar Rp 9,44 triliun melalui aksi penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue yang dilaksanakan pada akhir 2021.
Di tengah kondisi pasar yang cenderung menurun, saham baru yang diterbitkan perusahaan konstruksi pelat merah ini hanya terserap 78,95% dari total target raihan dana maksimal yang mencapai Rp 11,96 triliun.
Secara rinci, emiten berkode saham WSKT ini menerima dana dari publik sebesar Rp 1,54 triliun dan penyertaan modal negara (PMN) sesuai komitmen sebelumnya, yakni Rp 7,9 triliun.
"Penebusan saham baru yang diterbitkan oleh perseroan pada rights issue ini mayoritas dieksekusi oleh institusi asing," ujar Direktur Utama Waskita Karya, Destiawan Soewardjono dalam keterangan tertulis, Senin (17/1).
Hingga akhir periode perdagangan rights issue pada 12 Januari 2022, komposisi kepemilikan saham perseroan menjadi 75,35% milik pemerintah sebagai pemegang saham pengendali, dan 24,65% publik. Adapun, total efek setelah rights issue kini menjadi 28,8 miliar saham.
Sebelumnya, perusahaan menerbitkan sebanyak 19,29 miliar saham baru seri B dengan nominal Rp 100 per saham dan harga pelaksanaan Rp 620. Perusahaan menargetkan jumlah raihan dana Rp 11,96 triliun.
Melalui aksi ini, pemerintah menyuntikkan modal melalui PMN maksimal Rp 7,9 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Kebijakan ini sudah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sisanya, Rp 4,06 triliun diharapkan berasal dari pemegang saham publik.
Destiawan mengatakan, pihaknya mengapresiasi kepercayaan dan dukungan dari para pemegang saham, terutama dalam proses perbaikan keuangan untuk terus membangun Indonesia menjadi lebih baik.
"Ke depan, perseroan akan fokus menjalankan bisnis operasional dengan berbekal kemampuan likuiditas yang jauh lebih baik, sehingga mampu memperbaiki kinerja keuangan yang berkelanjutan,” kata Destiawan.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Kiarya, Taufik Hendra Kusuma menyatakan, perusahaan akan melanjutkan implementasi dari delapan strategi penyehatan keuangan Waskita. Ini terutama melalui aksi korporasi penerbitan obligasi dan sukuk dengan penjaminan pemerintah pada kuartal I 2022.
Target penggalangan dana dari penerbitan obligasi dan sukuk tercatat mencapai Rp 3,83 triliun. Dana akan digunakan untuk pembayaran kembali obligasi-obligasi yang jatuh tempo tahun ini, serta modal kerja proyek konstruksi.
“Kami berharap para investor pasar modal maupun instrumen pendapatan tetap dapat terus memberikan dukungannya pada aksi-aksi korporasi perusahaan,” ujar Taufik.
Sebelumnya, Destiawan mengatakan, penerbitan saham baru kepada publik bertujuan untuk mempertahankan kepemilikan publik di Waskita Karya. Hal itu bertujuan untuk mengimbangi PMN 2021 yang diberikan pemerintah.
Destiawan mengatakan ada sejumlah hal penting yang menjadi perhatian dalam rights issue ini, seperti perlu adanya mitigasi risiko apabila rights issue yang ditawarkan ke publik tidak diserap sesuai target oleh publik. Untuk memitigasinya, Waskita menunjuk penjamin emisi (underwriter) dengan basis investor ritel yang kuat.
"(Jika tidak terserap oleh publik), kemungkinan adanya privatisasi khusus di kemudian hari untuk mengembalikan porsi saham publik," kata Destiawan.
Menanggapi rencana tersebut, Komisi VI DPR RI meminta PT Waskita Karya (Persero) Tbk untuk melakukan pengawasan dan integrasi anak perusahaan setelah melakukan restrukturisasi secara optimal. Dengan demikian, proses bisnis dapat berjalan dengan baik.
"Selain itu, monitoring juga diperlukan agar tidak tumpang-tindih kewenangan serta tugas antar-anak perusahaan," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima dalam kesimpulan hasil rapat.