Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengusulkan tambahan alokasi penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2023 senilai Rp 7,88 triliun kepada enam BUMN.
Hal ini diusulkan Menteri Erick saat menggelar Rapat Kerja dengan Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis ini (8/9). Erick menjelaskan, saat ini masih terdapat gap alokasi PMN sebesar Rp 7,88 triliun. Nilai ini diperoleh dari total BUMN yang memerlukan PMN setelah dikurangi dari cadangan investasi yang sudah ada berdasarkan nota keuangan Agustus 2022.
"Kita coba dorong, mohon kalau Komisi VI berkenan membantu mendorong tambahan Rp 7,88 triliun dari PMN atau dari investasi," ujar Erick Thohir.
Menurutnya, alokasi tambahan PMN itu diperlukan untuk menyelesaikan berbagai proyek strategis nasional dan dukungan terhadap keberlangsungan BUMN.
Secara rinci, PMN ini akan disalurkan kepada beberapa BUMN seperti holding asuransi BUMN dan penjaminan, Indonesia Financial Group (IFG) senilai Rp 6 triliun untuk memperkuat modal Askrindo dan Jamkrindo.
Kemudian, alokasi PMN sebesar Rp 3 triliun kepada PT Reasuransi Indonesia Utama atau IndonesiaRe untuk memperbaiki tingkat kesehatan dan memperkuat kapasitas bisnis perusahaan. PT Hutama Karya (Persero) juga akan memperoleh tambahan alokasi PMN sebesar Rp 1,66 triliun terkait penugasan jalan tol Trans Sumatera. Sehingga, totalnya PMN yang akan diterima HK mencapai Rp 30,56 triliun pada PMN 2023.
Holding InJourney juga membutuhkan PMN sebesar Rp 1,40 triliun untuk pembangunan KEK Mandalika dan Tanamori, termasuk pemenuhan ekuitas di Sanur, pengembangan integrasi infrastruktr IT Injourney. Selanjutnya, PT KAI (Persero) memerlukan PMN Rp 1 triliun untuk pemenuhan setoran modal dan penguatan keuangan. Terakhir, ID FOOD membutuhkan kucuruan PMN Rp 520 miliar untuk melakukan investasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Di sisi lain, Erick juga membeberkan, dari sisi kinerja, BUMN mencatatkan pertumbuhan kinerja di tengah pandemi Covid-19.
Sebagai gambaran, total aset seluruh perusahaan pelat merah berhasil tumbuh 8% menjadi Rp 8.978 trilun pada 2021 dibanding tahun 2020 yang sebesar Rp 8.312 triliun.
Dari sisi pendapatan usaha perusahaan BUMN secara konsolidasi juga naik menjadi Rp 2,292 triliun dari sebelumnya Rp 1.930 triliun.
"Ini mirip dengan situasi sebelum covid, artinya sudah kembali normal," kata Erick.
Sedangkan, dari sisi perolehan laba bersih BUMN naik 9 kali lipat dari yang hanya sebesar Rp 13 triliun di 2020 menjadi Rp 125 triliun berkat efisiensi dan perbaikan bisnis model BUMN. "Kita harapkan di 2022 laba konsolidasi di Rp 144 triliun, tetap naik," tandasnya.