Bos Garuda Indonesia Sebut DPR Minta 80 Kursi untuk Ibadah Haji

ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/foc.
Jamaah calon haji mengantre memasuki pesawat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (5/6/2023) dini hari. Sebanyak 393 jamaah calon haji dan pendamping tergabung dalam kloter (kelompok terbang) pertama embarkasi Padang diberangkatkan ke tanah suci dengan pesawat Garuda Indonesia Boeing 777 Seri 300 ER.
Penulis: Zahwa Madjid
Editor: Lona Olavia
14/6/2023, 11.21 WIB

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk Irfan Setiaputra menyebut DPR meminta 80 kursi bussiness class untuk anggotanya berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. 

Irfan menjelaskan permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar. Adapun permintaan DPR ini, ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR Selasa (13/6) kemarin.

“Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji,” ujar Irfan. 

Namun Irfan mengatakan, manajemen belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk anggota DPR berangkat haji tersebut. Sebab perseroan harus meminta izin terlebih dahulu ke otoritas penerbangan alias General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

Irfan menjelaskan bahwa emiten maskapai pelat merah dengan kode saham GIAA tersebut akan terus melakukan negosiasi agar mendapat perizinan dalam melakukan penerbangan haji pada 23 Juni 2023. Saat ini, tim Garuda Indonesia sudah berada di Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan peluang tersebut.

Ia menyebut, hingga saat ini untuk penerbangan ibadah haji, GACA Arab Saudi hanya mengizinkan penerbangan terakhir untuk Indonesia pada 22 Juni 2023.

“Mudah-mudahan kita bisa sediakan seat khususnya business class sesuai harapan bapak ibu di DPR," kata Irfan.

Sementara ketika ditemui oleh wartawan, Irfan memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa 80 kursi yang dimaksud tidak hanya untuk anggota DPR saja. Melainkan untuk keseluruhan penumpang yang diluar haji reguler atau ONH Plus.

“Beberapa tambahan ONH Plus untuk terbang di tanggal-tanggal itu dan tidak hanya DPR. Buat kami bukan itu yang kami lihat, tapi ada kebutuhan dan permintaan yang diluar perkiraan kami sebelumnya,” ujar Irfan.

Reporter: Zahwa Madjid