DPR Minta Kursi Bisnis untuk Haji, Staf Erick Sebut GIAA Bakal Untung

Sekretariat Presiden.
Pesawat Garuda Indonesia yang digunakan Presiden Joko Widodo untuk kunjungan ke Amerika Serikat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.
Penulis: Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor: Syahrizal Sidik
22/6/2023, 15.37 WIB

Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengklarifikasi permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang meminta 80 kursi business class untuk anggotanya berangkat ibadah haji ke PT Garuda IndonesiaTbk (GIAA).

Staf Khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga, meluruskan jika tambahan 80 kursi tetap akan dibayarkan oleh DPR. Dia menyebut, tidak ada perlakuan khusus, seperti harga tertentu yang ditujukan untuk DPR. Sehingga, permintaan kursi tambahan justru akan menguntungkan Garuda. 

"Mereka minta bisnis karena mereka bayar dan mereka juga pakai Garuda. Jadi bukan fasilitas khusus dikasih ke DPR,” katanya di gedung Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (22/6).

Arya menilai permintaan DPR tidak membebani perusahaan pelat merah. Menurutnya, margin atau keuntungan yang diperoleh akan besar dari permintaan DPR. Dia juga mengimbau agar lembaga atau instansi pemerintah menggunakan maskapai BUMN untuk perjalanan dinas.

“Jadi kepada lembaga-lembaga negara pakai Garuda, jangan yang lain supaya kami makin terbang tinggi, dan bisnis semakin bagus, karena itu tolong pesan jauh-jauh hari,” pungkasnya.

Adapun, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk, Irfan Setiaputra menyebut DPR meminta 80 kursi bussiness class untuk anggotanya berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Irfan menjelaskan permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar.

Permintaan DPR ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR Selasa (13/6) kemarin. “Kemarin kami dihubungi Sekjen DPR untuk memastikan ada sekitar tambahan 80 anggota DPR untuk bisa berangkat haji,” ujar Irfan.

Namun Irfan mengatakan, manajemen belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk anggota DPR berangkat haji tersebut. Sebab perseroan harus meminta izin terlebih dahulu ke otoritas penerbangan alias General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.

Irfan menjelaskan bahwa emiten maskapai pelat merah dengan kode saham GIAA tersebut akan terus melakukan negosiasi agar mendapat perizinan dalam melakukan penerbangan haji pada 23 Juni 2023. Saat ini, tim Garuda Indonesia sudah berada di Jeddah, Arab Saudi untuk membicarakan peluang tersebut.

Reporter: Patricia Yashinta Desy Abigail