Ahok Urung Jadi Dirut Pertamina, Ini Kiprahnya Selama Jadi Komut
Kabar mengenai Basuki Tjahaja Purnama yang akan digeser menjadi Direktur Utama Pertamina menggantikan Nicke Widyawati urung terjadi. Pemegang saham, tetap menempatkannya sebagai komisaris utama.
Padahal, sebelumnya santer dikabarkan Ahok berpotensi menggantikan Nicke. Menteri BUMN Erick Thohir, sesumbar pernah menyebut, potensi perombakan di perusahaan minyak pelat merah bisa saja terjadi.
"Saya rasa tour of duty bisa saja terjadi. Tapi saya belum bisa mengkonfirmasi kalau memang itu sudah ada keputusan," ujar Erick di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (21/7) lalu.
Namun, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina telah memutuskan masuknya nama Rosan P. Roeslani ditetapkan menjadi wakil komisaris utama, mendampingi Ahok. Rosan menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Pahala Mansury yang ditugaskan menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI.
Hal ini termaktub dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina Nomor SK-211/MBU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.
“Dengan susunan Dewan Komisaris yang baru ini, Pertamina siap memenuhi aspirasi pemegang saham," ucap Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso.
Saat dikonfirmasi perihal batalnya penunjukan Ahok sebagai Direktur Utama Pertamina, ia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada pemegang saham. "Itu bisa ditanyakan ke Kementerian BUMN," ujarnya kepada Katadata, Sabtu (29/7).
Ahok juga menyebut, ramai namanya digadang-gadang sebagai orang nomor satu Pertamina sudah bergaung sejak pertengahan 2019 lalu. Ahok sendiri baru ditetapkan sebagai Komisaris Pertamina pada November 2019.
"Sudah sejak 3,5 tahun yang lalu juga, sering isu (menjadi Dirut Pertamina) ini muncul," ucapnya.
Kiprah Ahok di Pertamina
Katadata mencatat, sejak Ahok duduk sebagai Komisaris Utama Pertamina, ada sejumlah gebrakan yang dilakukannya. Berikut selengkapnya:
1. Minta Bentuk Divisi Khusus Usai Tiga Insiden Kebakaran
Basuki meminta agar direksi Pertamina membuat direktorat khusus yang menaungi keselamatan dan kesehatan kerja.
Ini lantaran, Pertamina mengalami tiga kali insiden kebakaran sejak awal tahun ini, terbaru di TPPU Plumpang pada 3 Maret 2023. Kemudian, kebakaran kapal tanker MT Kristin di wilayah Pantai Ampenan, perairan barat Pulau Lombok pada 26 Maret 2023 dan Kebakaran kilang Pertamina Refinery Unit II yang terletak di Kota Dumai, Riau pada Sabtu (1/4).
"Direktorat khusus sedang mau dibentuk, agar ada budaya HSSE," kata Ahok lewat pesan singkat, Senin (3/4).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memberikan catatan kepada jajaran direksi Pertamina untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam menekan jumlah kecelakaan kerja di sektor hilir migas.
2. Dorong Digitalisasi di Sektor Hulu Migas
Ahok juga pernah mengusulkan agar digitalisasi di Blok Rokan juga diterapkan di seluruh operasi hulu Pertamina. Dia menilai langkah tersebut dapat mendukung operasi hulu migas yang selamat, andal, dan efisien.
Menurut Ahok, fasilitas Integrated Optimization Decision Support Center (IODSC) yang ada di Blok Rokan dapat dijadikan acuan untuk pengembangan sektor hulu perusahaan pelat merah itu. Bahkan Pertamina juga dapat menerapkannya untuk sektor hilir.
"Sistem di IODSC ini juga bisa diterapkan ke Pertamina Integrated Command Center agar dengan data dan orang yang benar maka ada pengambilan keputusan yang tepat. Semua upaya kami bertujuan untuk optimisasi devisa," kata Ahok, dalam keterangan tertulis, Rabu (15/9).
3. Tegur Dirut Pertamina Soal Rencana Akuisisi Mobil Listrik Jerman
Pada akhir November 2021 lalu, Ahok mengkritik Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati perihal rencana anak usaha PT Pertamina, Pertamina Power Indonesia (PPI) yang ingin mengakuisisi pabrik mobil listrik asal Jerman.
Menurutnya, akuisisi tersebut tidak memiliki basis valuasi yang kuat untuk direalisasikan. Untuk itu, Ahok menyarankan agar Nicke untuk memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) dalam proses akuisisi.
"Harus proper dan GCG juga untuk bangun ekosistem mobil listrik dan tahu partner-mu," kata Ahok kepada Katadata, Rabu (24/11).
4. Usulkan Hapus Fasilitas Kartu Kredit Petinggi Pertamina
Yang tak kalah menjadi sorotan ialah kebijakan Ahok yang meminta dihapuskannya fasilitas kartu kredit bagi petinggi Pertamina yang bernilai fantastis.
Usulan tersebut disampaikan Ahok dalam RUPS Pertamina pada 14 Juni 2021 lalu.
Ahok mengaku, limit kartu kredit bagi dirinya sebagai komisaris utama di Pertamina mencapai Rp 30 miliar. Ia pun meminta agar fasilitas ini dihapus guna menghindari penyimpangan penggunaan kartu kredit. Kebijakan serupa juga diterapkan di level semua anak usaha Pertamina.