Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan kesiapan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai penyelenggara GovTech Indonesia.
GovTech Indonesia atau dikenal INA Digital, diluncurkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5). Tujuannya untuk mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan.
Erick menambahkan, dengan diterbitkannya Perpres Nomor 82 tentang Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, hal ini telah memberikan amanah kepada BUMN.
"Terutama Peruri untuk bisa menjalankan penugasan pemerintah sebagai penyelenggara aplikasi SPBE Prioritas yaitu Govtech guna mengakselerasi transformasi digital dan pelayanan publik pemerintah terpadu,” ujar Erick dalam keterangan tertulis, Senin (27/5).
Penunjukkan Peruri sebagai GovTech Indonesia tidak terlepas dari keberhasilannya dalam menjalankan transformasi digital dalam beberapa tahun terakhir. Sejak peluncuran produk digital pada 2019, Peruri terus berinovasi melalui pengembangan E-Materai, Sertifikat Tanah Elektronik dan Sertifikat Elektronik untuk Paspor Dinas dan Diplomatik.
Peruri nantinya akan mengintegrasikan layanan prioritas milik Kementerian dan Lembaga Pemerintah melalui portal pelayanan publik. Peruri telah melakukan konsolidasi dengan 15 Kementerian/Lembaga untuk mendukung pengembangan, integrasi, serta interoperabilitas Portal Pelayanan Publik yaitu pada sektor layanan Pendidikan, Kesehatan, Bantuan Sosial, Administrasi Kependudukan yang terintegrasi dengan Identitas Kependudukan Digital, Transaksi Keuangan Negara, Aparatur Negara, Portal Pelayanan Publik, Satu Data Indonesia, dan Kepolisian.
Selain itu, proses rekrutmen talenta digital ini telah melalui berbagai proses seleksi yang ketat dan juga melibatkan Badan Intelijen Strategis (BIS) TNI. Transformasi sumber daya manusia di Peruri, baik rekrutmen maupun penguatan kemampuan serta pengetahuan, akan terus dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan.
Peluncuran INA Digital ini menandai langkah maju yang signifikan dalam digitalisasi layanan publik di Indonesia. Dengan adanya integrasi layanan portal pelayanan publik dan portal administrasi pemerintahan pada satu portal terpadu, masyarakat diharapkan dapat mengakses layanan pemerintah dengan lebih mudah, cepat, dan efisien.
Erick juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait untuk memastikan keberhasilan implementasi GovTech Indonesia. “Berkat dorongan dan kerja sama dari seluruh Kementerian dan Lembaga yang hadir, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa percaya diri untuk meluncurkan langkah awal dari Govtech," kata dia.
Kementerian BUMN terus bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional dan para pimpinan Kementerian/Lembaga dalam memastikan proses pengembangan Govtech Indonesia yang akan terus mengedepankan user friendly; perbaikan dalam proses bisnis dan keterpaduan; transparan dan terukur; serta integrasi infrastruktur dan pengembangan yang berkelanjutan.