Erick Thohir Kembali Tagih Pembahasan RUU BUMN, Ini Jawaban DPR

ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nz
Sejumlah tamu beraktivitas di dekat logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Kementerian BUMN meluncurkan logo baru pada Rabu (1/7) yang menjadi simbolisasi dari visi dan misi kementerian maupun seluruh BUMN dalam menatap era kekinian yang penuh tantangan sekaligus kesempatan. ANATAR FOTO/Aprillio Akbar/nz.
Penulis: Patricia Yashinta Desy Abigail
Editor: Ferrika Lukmana Sari
11/7/2024, 19.45 WIB

Perkembangan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara atau RUU BUMN berjalan lambat. Menteri BUMN Erick Thohir bahkan sudah berkali-kali meminta Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas RUU yang sudah beberapa tahun mandek itu. 

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza pun memberi penjelasan soal perkembangan RUU BUMN tersebut. "[RUU BUMN] sudah di pimpinan DPR, " kata Faisol kepada Katadata.co.id, Kamis (11/4).

Namun Faisol tidak memberi tahu secara detail bagaimana perkembangan RUU BUMN dan kapan rencana DPR bakal kembali membahas rancangan aturan tersebut pada tahun ini.

Sebagaimana diketahui, kementerian BUMN sangat menanti-nanti RUU tersebut. Sehingga kementerian dapat segera mengeksekusi langkah-langkah penyehatan keuangan BUMN. 

Erick menjelaskan jika dalam RUU BUMN nanti, peran menteri keuangan menjadi hal yang penting. Seluruh penugasan dari kementerian wajib disetujui oleh menteri keuangan dan dikomunikasi kepada DPR.

"Jadi pemerintah punya gambaran proyeksi internal rate of return (IRR) dari investasi tiap penugasan," kata Erick di Senayan, Jakarta, dikutip (Kamis 11/7).

IRR merupakan indikator untuk mengetahui tingkat efisiensi sebuah investasi. Sebagai informasi, IRR sendiri merupakan tingkat diskonto dari semua arus kas masa depan yang diharapkan dari suatu investasi atau proyek.

Erick juga telah menyinggung pembahasan RUU BUMN dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI. "Kembali bila berkenan, pimpinan, tentu kami tidak malu untuk kembali mengulang-ulang dan ini juga memang inisiasi dari Komisi VI DPR yang saya hormati mengenai RUU BUMN," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jumat (10/7).

Untuk itu, pihaknya terus mendorong RUU BUMN disetujui oleh Komisi VI dan mendapat persetujuan penuh dari DPR. Dengan demikian, kinerja BUMN bisa menjadi lebih transparan dan terbuka.

Selain itu, Erick juga menyampaikan soal pertemuannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pertemuan tersebut, dia menyebutkan sejumlah catatan penting dari BPK seperti soal transparansi BUMN.

Reporter: Patricia Yashinta Desy Abigail