Dukung Program 3 Juta Rumah, BTN Terbitkan Surat Utang Jangka Panjang Akhir 2024
PT Bank Tabungan Negara Tbk berencana menerbitkan surat utang jangka panjang atau local treasury note (LTN) pada akhir tahun ini. Strategi pendanaan tersebut untuk mendukung program tiga juta rumah yang akan dimulai tahun depan.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, menekankan saat ini tidak ada isu likuiditas di perseroan. Walau demikian, Nixon mengaku pihaknya sedang mengkaji berbagai langkah pendanaan untuk mendukung program tiga juta rumah.
"Kami akan mengeluarkan LTN sebelum akhir tahun ini. Kami sudah ada strategi pendanaan jangka panjang untuk program tiga juta rumah," kata Nixon di kantornya, Jumat (8/11).
Sebelumnya, BTN menerbitkan sembilan LTN senilai Rp 1,16 triliun. Seluruh LTN tersebut ditujukan hanya pada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat sebagai reimburse sumber dana penyaluran KPR Tapera.
BTN terakhir kali menerbitkan LTN BTN IV Tahap III Tahun 2023 Seri B pada Desember 2023 senilai Rp 234,54 miliar. Adapun LTN dengan pendanaan terbesar adalah LTN BTN IV Tahap II Tahun 2023 senilai Rp 404,74 miliar.
Berdasarkan laporan keuangan BTN, pembiayaan perseroan telah naik 10,78% secara tahunan pada kuartal kedua tahun ini menjadi Rp 38,76 triliun. Sementara itu, nilai penerbitan surat berharga tercatat susut 13,09% menjadi Rp 5,76 triliun.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengaku masih menghitung komposisi pendanaan program tiga juta rumah pada tahun depan. Namun, ia memperkirakan butuh dana mencapai Rp 23,32 triliun untuk merealisasikan target pembangunan 3,44 juta rumah sepanjang 2025.
Maruarar mengatakan pihaknya sedang mencoba menurunkan harga pembangunan hunian dengan menghilangkan harga tanah. Strategi yang dipilih adalah menggunakan tanah hasil sitaan aparat penegak hukum.
"Kami masih hitung dulu komposisi anggaran negara dalam pendanaan program tiga juta rumah. Saya mesti meyakinkan teman-teman saya yang lain di kabinet terkait konsep penggunaan tanah sitaan ini," kata Maruarar di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (28/10).
Maruarar menjelaskan, target pembangunan 3 juta unit rumah dari 3,44 juta hunaian yang dicanangkan tahun ini akan ditujukan untuk masyarakat miskin atau berpenghasilan di bawah Rp 3,1 juta per bulan. Sementara itu, sebanyak 340.000 unit untuk masyarakat dengan penghasilan Rp 3,1 juta sampai Rp 8 juta per bulan dan 100.000 rumah untuk masyarakat berpenghasilan di atas Rp 8 juta.
Seluruh rumah untuk masyarakat miskin direncanakan mendapatkan subsidi angsuran senilai Rp 21,6 triliun. Masyarakat dengan penghasilan Rp 3,1 juta sampai Rp 8 juta akan mendapatkan bantuan berupa Subsidi Selisih Bunga, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, dan Tabungan Perumahan Rakyat dengan total nilai Rp 1,48 triliun.
Sementara itu, masyarakat berpenghasilan tinggi akan mendapatkan bantuan premi asuransi senilai Rp 240 miliar pada tahun depan. Dengan demikian, menurut dia, anggaran yang dibutuhkan untuk program tiga juta rumah tahun depan mencapai Rp 23,32 triliun.
Ara mengatakan, sumber dana program tiga juta rumah tidak hanya berasal dari anggaran negara. Salah satu strategi Ara adalah memanfaatkan dana tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan di dalam negeri. Dana CSR yang dikucurkan Badan Usaha Milik Negara pada tahun lalu mencapai Rp 11,2 triliun.
"Saya sudah telepon teman-teman pengusaha saya yang nanti bisa bantu pendanaan program tiga juta rumah. Mungkin tanahnya dari negara dan teman-teman pengusaha bisa bantu membangun," kata Ara di kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10).