Bantuan Tunai Dinilai Lebih Efektif jadi Stimulus Atasi Dampak Corona
Pemerintah berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada para pekerja sektor informal yang terdampak virus corona. Adapun, salah satu syarat mendapatkan bantuan tunai ini yakni pekerja tidak boleh keluar rumah.
Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati meminta pemerintah bisa tegas dalam memberikan bantuan ini. Pasalnya, jika kepatuhan masyarakat untuk tidak keluar rumah meningkat, kebijakan ini akan ampuh meredam dampak pandemi corona.
"Pemerintah bisa tegaskan. Jadi kalau ada yang tidak mematuhi syarat, masih ada yang bandel bisa diberi ancaman hukuman," kata Enny kepada Katadata.co.id, Jumat (27/3).
Meski begitu, dia menjelaskan masih ada beberapa pekerja informal yang sifatnya kebutuhan pokok seperti penjual makanan, pedagang pasar, serta pedagang kaki lima yang memang harus keluar rumah. Namun, dia menyarankan agar pemerintah berinovasi agar kelompok pekerja informal ini bisa berjualan secara online.
(Baca: Warga Miskin, Pekerja Informal & Ojol Dapat Bantuan Tunai Efek Corona)
Enny menilai memfasilitasi kebutuhan pokok tersebut lebih penting dibandingkan stimulus. Menurutnya stimulus perekonomian sebaiknya diberikan jika virus corona sudah berhasil diatasi.
Jika pandemi masih ada, dia menilai seluruh stimulus seperti relaksasi pajak, restrukturisasi utang, dan sebagainya tak akan berguna. "Karena fokusnya memang corona. Kalau tidak diberantas ya lama kelamaan tidak akan ada ekonomi yang jalan," ujarnya.
Senada, Peneliti Ekonomi Senior Institut Kajian Strategis Universitas Kebangsaan Eric Sugandi menyebutkan bahwa sumber masalah utama saat ini yakni virus corona.
"Sumber masalahnya harus dihentikan. Kalau pandemi meluas, kebijakan pemerintah melalui fiskal maupun moneter Bank Indonesia tidak akan optimal," ujar Eric saat dihubungi Katadata.co.id pada kesempatan berbeda.
(Baca: Anies Usul Bantuan Tunai untuk Pekerja Informal, DPRD: Butuh Rp 4 T)
Meski begitu, dia menilai bantuan tunai kepada sektor informal perlu diberikan jika ada anggarannya. Sedangkan efektivitas dari kebijakan ini dalam meredam dampak corona baru akan terlihat paling cepat 1 bulan hingga 1 kuartal.
Eric malah cenderung setuju dengan kebijakan lockdown terbatas di kota-kota dengan kasus positif corona terbanyak. Dia menyarankan agar pemeritah perlu mencegah penyebaran Covid-19 ke desa dan daerah luar Jawa yang minim fasilitas kesehatan yang memadai.
Selain itu, dia juga menyarankan pemerintah lebih baik fokus pada penanganan virus corona dan mitigasi dampak ekonominya dibanding penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan. "Tunda atau hentikan juga dahulu proyek infrastruktur," kata dia.
(Baca: Ridwan Kamil akan Salurkan Rp 5 T untuk Bansos Satu Juta Warga Jabar )
Eric juga tidak setuju dengan rencana pemerintah yang ingin menaikkan batas maksimal defisit APBN dari level 3% terhadap PDB saaat ini. Pasalnya, jika ambang batas ini dinaikkan, ia memperkirakan adanya risiko capital outflows yang menekan rupiah makin kencang.
"Investor asing yang memegang Surat Berharga Negara (SBN) akan melihat default risk SBN naik. Tidak apa-apa kalau defisit membengkak ke 3%, tapi berusaha sebisa mungkin jangan revisi ambang batasnya," tutupnya.