Pengusaha Sebut Target Pajak Indonesia Tak Masuk Akal
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai target pajak yang ditetapkan pemerintah tidak masuk akal sehingga membuat petugas pajak melakukan segala cara demi mencapainya.
Salah satunya dengan mengorek-orek objek pajak yang sebenarnya sudah dibayarkan pengusaha. Padahal ada pengusaha lainnya yang memiliki omzet ratusan miliar yang tidak bayar pajak.
"Mereka (petugas pajak) dikejar target tapi tidak ada objek pajak yang bisa dikejar, jadi apapun dilakukan. Kalau bisa, batu pun diperas supaya mengeluarkan uang," kata Ketua Apindo Bidang Peternakan & Perikanan Apindo Anton J. Supit saat rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1).
Di sisi lain tingginya jumlah kasus perpajakan di Indonesia membuat iklim usaha menjadi tidak kondusif sehingga menahan investasi masuk. Bahkan Anton menyebutkan ada perusahaan asing yang memilih membayar uang 'preman' di pengadilan daripada harus membayar pajak yang tidak masuk akal.
(Baca: Sri Mulyani Bebaskan Pajak Buku Agama dan Kitab Suci)
"Di Jepang pada 2016 hanya ada 200 kasus di peradilan pajak, sementara di Indonesia pada tahun yang sama mencapai 12.000 kasus," kata Anton.
Dia menambahkan, kondisi ini diperburuk dengan tidak tegasnya keputusan hakim apabila pengusaha terbukti benar dalam perkara tersebut. Pada kasus pajak yang melibatkan nilai pajak yang besar, hakim tidak berani mengambil keputusan yang memenangkan pengusaha lantaran takut dianggap kolusi dengan pengusaha.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo menjelaskan selama 10 tahun terakhir pemerintah tak mampu merealisasikan target penerimaan pajak. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti harga komoditas dan perdagangan internasional yang turun, serta banyaknya insentif pajak yang diberikan.
Selain itu, pemanfaatan data dan informasi belum optimal, serta tertundanya pemungutan pajak pada beberapa sektor, salah satunya yaitu sektor e-commerce. Ini semakin membuat realisasi pajak jauh dari target.
(Baca: Pemerintah Gunakan Pendekatan Nexus Tax agar Netflix Bisa Bayar Pajak)
"Dalam 10 tahun terakhir pemerintah belum berhasil mencapai target pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah atau APBN," kata dia beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data realisasi sementara APBN 2019, realisasi penerimaan pajak pada 2019 tercatat mencapai Rp 1.332,1 triliun atau 84,4% dari target APBN sebesar Rp 1.577,6 triliun.
Secara persentase, menurut Yustinus, realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan 2017 dan 2018 yang masing-masing mencapai 89,7% dan 92,4% dari target. Namun, realisasi tahun lalu masih lebih tinggi dibandingkan capaian 2015 dan 2016 yang masing-masing sebesar 82% dan 81,6% dari target APBN.
"Volatilitas pencapaian target penerimaan iniperlu diantisipasi dan dianalisis secara mendalam, terutama demi mendapatkan formula pemungutan pajak yang efektif dan berlanjut," ujar Yustinus.
(Baca: Kalah di Mahkamah Agung, Cucu Usaha PGN Harus Bayar Pajak Rp 1,74 T)