Dubes Tiongkok Tegaskan Konflik Natuna Tak akan Pengaruhi Investasi

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Sejumlah massa yang tergabung dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) terlibat bentrok dengan petugas kepolisian saat menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok, Jakarta, Rabu (8/1/2020). Pengunjuk rasa menuntut Pemerintah Tiongkok menarik kapal penjaga pantainya dari wilayah Perairan Natuna.
Penulis: Ihya Ulum Aldin
Editor: Happy Fajrian
8/1/2020, 18.56 WIB

Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xiao Qian, buka suara terkait meningkatnya ketegangan Indonesia dan Tiongkok karena masalah di Natuna. Dia menegaskan, persoalan di Natuna tidak akan mempengaruhi hubungan ekonomi dan investasi kedua negara.

"Saya tak berpikir demikian (berpengaruh ke ekonomi dan investasi). Tapi teman baik kadang punya perspektif yang berbeda," kata Xiao Qian ketika ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (8/1).

Dia pun mengibaratkan, hubungan Tiongkok dengan Indonesia selayaknya teman yang terkadang berselisih paham. Namun dia meyakinkan bahwa hubungan Indonesia dan Tiongkok saat ini sangat baik di berbagai area.

Xiao mengatakan bahwa Tiongkok dan Indonesia bisa menyelesaikan masalah tersebut karena kedua negara memiliki komunikasi yang baik. Dia pun optimistis masalah ini dapat diselesaikan dengan baik oleh kedua negara.

(Baca: Menhub Sebut Konflik Natuna Tak Berdampak Pada Proyek Tiongkok di RI)

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengibaratkan hubungan Indonesia dengan Tiongkok seperti kakak dan adik yang sedang berselisih.

Namun hubungan kedua negara yang memanas saat ini tidak ada pengaruhnya dengan investasi. "Presiden (Joko Widodo) statement-nya jelas, Tiongkok tidak pernah minta kami supaya men-trade off kedauluatan dengan investasi. Kedaulatan is kedaulatan," tegas Luhut.

Senada, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, konflik di Natuna merupakan urusan penegak hukum untuk diselesaikan. Sementara, untuk masalah investasi, tidak ada klausul yang menyatakan dengan berinvestasi di Indonesia maka Tiongkok atau negara manapun bisa mengganggu urusan dalam negeri Indonesia.

"Kewajiban BKPM untuk meyakinkan seluruh investor Tiongkok, atau (investor) mana pun, bahwa iklim kondisi investasi di Indonesia sekarang sudah ada perubahan dan diharapkan jauh lebih baik ke depan," katanya.

(Baca: Luhut Sebut Tiongkok di Natuna Tak Langgar Teritori RI)

Reporter: Ihya Ulum Aldin