Belanja Modal Baru Capai Setengah, Penyaluran Bansos Hampir Mentok

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi belanja pemerintah pusat hingga Oktober 2019 mencapai Rp 1.634 triliun atau 68,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) tercatat paling tinggi mencapai 94,53% dari target, sedangkan belanja modal paling rendah sebesar 53,2%.

Berdasarkan data APBN Kita, realisasi belanja bansos mencapai Rp 91,75 triliun dari alokasi anggaran tahun ini Rp 97,5 triliun. Realisasi tersebut juga naik 32,7% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Capaian belanja bansos seiring penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah mencapai 100% dan pembayaran bantuan premi bagi peserta bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional sebesar 99,7%. Pemerintah juga telah merealisasikan bantuan pangan mencapai 76,8% dan realisasi bantuan sosial lainnya, seperti program Indonesia pintar dan bidikmisi.

Realisasi belanja yang cukup tinggi juga dicatatkan oleh pos belanja pegawai yang mencapai Rp 633,45 trilun atau 91,10% dari target. Belanja pegawai didorong oleh kenaikan gaji pokok, pencairan THR dan gaji ke13, serta peningkatan tunjangan kinerja pada beberapa K/L.

(Baca: Penerimaan Pajak Masih 64%, Defisit Anggaran Bengkak Jadi Rp 289 T)

Kemudian pembayaran bunga utang mencapai 79,98% dari pagu anggaran atau Rp 275,89 triliun. Sedangkan realisasi belanja barang tercatat sebesar 68,54% dari alokasi APBN atau mencapai Rp 236,5 triliun.

Proporsi realisasi belanja barang  terbesar digunakan untuk pelaksanaan dan pengawasan Pemilu. Kemudian, untuk operasional fasilitas kesehatan atau BLU Rumah Sakit, fasilitas pendidikan atau BLU Universitas, serta fasilitas peningkatan kualitas rumah swadaya.

Sementara itu, realisasi anggaran terendah dicatatkan oleh pos belanja subsidi yang mencapai Rp 146,19 triliun atau 55,57% dari pagu anggaran dan belanja modal yang baru mencapai Rp 100,76 triliun atau 53,21% dari target.

Realisasi belanja subsidi turun 8,83%, sedangkan belanja modal tercatat turun sebesar 6,14% dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan realisasi belanja subsidi seiring turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah yang menguat.

Sementara perlambatan belanja modal, disebabkan oleh masih terdapat masalah ganti rugi lahan yang belum terselesaikan di Kementerian PUPR maupun Kementerian Perhubungan, serta hambatan payung hukum penugasan baru yang baru terbit di pertengahan 2019.

Gangguan keamanan juga menghambat pelaksanaan pekerjaan seperti di provinsi Papua dan Papua Barat.

(Baca: Buwas akan Pecat Karyawan yang Terlibat Pemalsuan Beras BPNT)

Adapun realisasi belanja modal didominasi oleh belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan Perhubungan, serta peralatan dan mesin yang dilaksanakan oleh Kemenhan, Kepolisian RI, dan Basarnas.

Kementerian Keuangan juga mencatat, realisasi belanja 10 Kementerian/Lembaga (K/L) hingga Oktober 2019 mencapai 84,8% dari pagu anggaran. Realisasi belanja paling tinggi dicatatkan Kementerian Sosial sebesar 89,1% seiring dengan tingginya realisasi belanja bansos.

Kemudian disusul Polri dengan penyerapan anggaran sebesar 86,7%, Kementerian Kesehatan sebesar 78,7%, Kementerian Agama sebesar 77,5%, dan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi sebesar 76,9%.

Lalu Kementerian Pertahanan sebesar 75%, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 72,3%, Kementerian Keuangan sebesar 65,9%, dan Kementerian Perhubungan sebesar 62,5%. Sementara itu, realisasi belanja Kementerian PUPR tak diungkapkan dalam data APBN Kita.

Dalam APBN 2019, Kementerian PUPR mengantongi anggaran terbesar mencapai Rp 110,7 triliun, seperti tergambar dalam databoks di bawah ini.