APBN 2020, Kemenhan Kantongi Tambahan Anggaran Paling Besar Rp 21,6 T
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mendapatkan anggaran tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 mencapai Rp 131,2 triliun. Alokasi anggaran ini melonjak Rp 21,6 triliun dari tahun ini Rp 109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp 127,4 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menjelaskan, tingginya anggaran pertahanan di tahun depan disebabkan oleh pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sangat dibutuhkan. "Supaya pertahanan bisa terjaga dengan baik sehingga memang harus meningkatkan pesenjataan," kata Askolani dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (26/9).
Sementara berada di posisi kedua adalah Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan anggaran mencapai Rp 111,8 triliun. Anggaran kementerian yang tahun ini menempati posisi pertama terbesar ini naik Rp 8,4 triliun.
"Anggaran Kementerian PU meningkat pada tahun depan karena melanjutkan pembangunan infrastruktur," ucap dia.
(Baca: Pemerintah Anggarkan Rp 56 Triliun Untuk Tiga Kartu Sakti Jokowi)
Askolani menjelaskan, beberapa target output strategis bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan baru sepanjang 837 km, pembangunan jembatan baru sepanjang 6.883 m, pembangunan 49 bendungan atau on going, pembangunan 5.224 unit rumah susun, pembangunan jalur kereta api sepanjang 238,8 km’sp, pembangunan pelabuhan penyeberangan lanjutan sebanyak 13 lokasi, dan pembangunan 3 bandara baru.
Berada di urutan ketiga, POLRI mendapat anggaran Rp 104,7 triliun atau meningkat Rp 10 triliun dari tahun ini Rp 94,3 triliun. Tahun ini, anggaran Polri sempat turun dibanding tahun lalu sebesar Rp 98,1 triliun.
Askolani menuturkan, anggaran POLRI yang cukup besar ini merupakan dampak dari kenaikan tunjangan kinerja polisi yang pada 2019, bebannya masih setengah tahun. "Selain itu juga untuk menjaga keamanan termasuk Pilkada di 2020," katanya.
Adapun Kementerian Agama dan Kementerian berada diurutan keempat dan kelima dengan anggaran masing-masing sebesar Rp 65,1 triliun dan Rp 62,8 triliun. Kemudian di susu;Kementerian Kesehatan Rp 57,4 triliun, Kementerian Perhubungan RP 43,1 triliun, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Rp 42,2 triliun, Kementerian Keuangan Rp 37,2 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 36,3 triliun.
(Baca: Naik 7%, Utang Pemerintah Tembus Rp 4.680 Triliun pada Agustus 2019)
Askolani menambahkan, pemerintah akan mendorong efisiensi pada belanja kementerian/lembaga pada 2020. Hal tersebut dilakukan, antara lain melalui enam langkah. Pertama, mengurangi belanja barang yang kurang produktif dan nonprioritas seperti perjalanan dinas, honor kegiatan, dan paket pertemuan.
Kedua, pembatasan terhadap pembangunan kantor/gedung pemerintahan. Ketiga, optimalisasi pemanfaatan belanja modal Keempat, sinergi program-program perlindungan sosial dan mereview besaran bantuan dan cakupan penerima bantuan sosial.
Kelima, penyederhanaan proses dan prosedur pengadaan barang dan jasa untuk mempercepat penyerapan anggaran terutama belanja infrastruktur. Keenam, reformasi birokrasi.