Politisi Jadi Calon Anggota BPK Dikhawatirkan Ganggu Kinerja Audit
Seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus menjadi sorotan saat ini. Dari total 32 nama calon yang lolos dalam seleksi administrasi, 12 di antaranya merupakan politikus.
Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengkhawatirkan kinerja audit BPK akan terganggu bila pimpinan lembaga audit tersebut merupakan para politikus.
"Dominasi politikus menunjukkan jabatan BPK adalah jabatan yang politis. Dimana ini berarti tekanan partai politiknya tidak bisa dinafikan. Hal ini jika dibiarkan akan berdampak pada kinerja audit BPK kedepan," kata Bhima saat dihubungi Katadata.co.id, Senin (15/7).
(Baca: Harry Azhar, Tito dan 12 Politikus Lolos Seleksi Administrasi BPK)
Bhima menambahkan, banyaknya politikus yang merajai lembaga audit negara ini akan memiliki efek audit yang rentan dimanipulasi khususnya pada pemerintah daerah (pemda). Padahal, BPK merupakan lembaga negara yang menjadi referensi dan dipercaya melakukan audit keuangan, bukan hanya keuangan pusat namun pemda bahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Tak hanya itu, ia juga menilai jika anggota BPK terus diisi oleh pihak-pihak yang mengutamakan kepentingan partai politik tentunya akan menjadi keresahan sendiri bagi masyarakat. Dia menyebutkan mengenai potensi fraud atau pun kasus korupsi.
"BPK yang seharusnya mengawasi keuangan malah jadi diawasi Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini akan menjadi situasi terburuk bagi BPK maupun bangsa," katanya.
(Baca: Seleksi Anggota BPK Dinilai Tak Transparan, Sarat Kepentingan Politik)
Bhima menegaskan, BPK seharusnya diisi oleh kalangan profesional baik dari luar atau dari dalam BPK. Jika memang menginginkan dari pihak luar, ia menilai akademisi atau pihak birokrat yang berkecimpung di sektor audit atau keuangan akan mendukung kinerja BPK.
Bhima mengusulkan dilakukannya seleksi ulang, namun dengan pengawasan lebih ketat. (Baca: Ketua Komisi XI DPR Tolak Intervensi Sri Mulyani dalam Seleksi BPK)
Hal senada disampaikan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Ibrahim Zuhdi Fahmi Badoh. Dirinya mengatakan transparasi seleksi anggota BPK kepada publik seharusnya dapat dilakukan.
"Politisi cenderung membawa kepentingan politik dan jaringan politiknya. Maka dari itu hal ini bergantung pada independensi dan keterbukaan proses-proses di dalam seleksi anggota BPK itu sendiri," kata Ibrahim saat dihubungi Katadata.co.id.