Subsidi Listrik Dipangkas Bisa Sehatkan APBN tapi Akan Menekan Ekonomi

Kementerian Keuangan mencatat subsidi dan kompensasi listrik membengkak seiring tak adanya penyesuaian tarif listrik. Kondisi ini membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Analis Katadata Insight Center Damhuri Nasution pun membeberkan plus minus bila pemerintah memutuskan untuk mengurangi subsidi.

Damhuri menjelaskan, subsidi listrik yang terlalu besar memang membebani APBN. Sedangkan tugas pemerintah adalah menyehatkan APBN. “Kalau salah satunya harus dengan mengurangi subsidi, ya tidak apa-apa," kata dia kepada katadata.co.id, Kamis (27/6).

Namun, pengurangan subsidi bisa memunculkan masalah untuk pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan, ekonomi domestik sedang melambat dikarenakan efek perekonomian global yang juga melambat. Dalam kondisi ini, idealnya, pemerintah menaikkan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi terjaga.

(Baca: Pemerintah akan Berlakukan Penyesuaian Tarif Listrik Mulai Tahun Depan)

Bila yang dilakukan adalah pengurangan subsidi, daya beli masyarakat bisa terpengaruh. Belanja masyarakat berisiko turun karena harus membayar tarif listrik yang lebih tinggi. Selain itu, sebagian masyarakat akan berpikir ulang untuk membeli barang-barang elektronik yang menggunakan listrik.

Namun, bila kebijakan tersebut tetap diambil, ia berharap anggaran yang berhasil dihemat bisa digunakan untuk mendanai kegiatan yang lebih produktif guna mendorong perekonomian. Selain itu, dana bisa dialokasikan untuk membantu ekonomi masayarakat yang tidak mampu.

(Baca: Bebani APBN, Kemenkeu Akan Kurangi Kompensasi Tarif Listrik untuk PLN)

Damhuri juga mendukung opsi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). "Saya pikir kalau harga minyak naik serta kurs melemah, tidak ada salahnya memikirkan pengurangan subsidi untuk BBM," ucap dia. Meskipun, ia menilai subsidi BBM saat ini tidak terlalu besar.