Bidik Ekonomi Tumbuh 5,3-5,6% di 2020, Ini 5 Prioritas Belanja Negara

Arief Kamaludin | Katadata
Belanja negara 2020 direncanakan terjaga pada kisaran 14,4-15,4% dari Produk Domestik Bruto.
Penulis: Agatha Olivia Victoria
Editor: Martha Ruth Thertina
20/5/2019, 19.37 WIB

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3-5,6% tahun depan. Untuk mendukung target tersebut, belanja negara direncanakan terjaga pada kisaran 14,4-15,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan difokuskan untuk lima program utama.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pemerintah mendorong belanja yang lebih berkualitas pada 2020. “Belanja negara bukan hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk pemerataan pembangunan,” kata dia saat menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2020 di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/5).

Sesuai tema kebijakan fiskal 2020 yakni APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia, alokasi anggaran akan difokuskan pada 5 program prioritas. Kelima program tersebut yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), perlindungan sosial yang komprehensif, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas desentralisasi fiskal dan reformasi institusional untuk meningkatkan daya saing.

(Baca: Perubahan Kabinet, Ekonom Minta Jokowi Pilih Menteri Sesuai Strategi)

Pertama, program pembangunan SDM. Program tersebut mencakup peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. Tujuannya, mendorong produktivitas serta kemampuan adaptasi tenaga kerja terhadap revolusi industri 4.0. Sri Mulyani mengatakan kualitas SDM harus naik kelas dari sebagian besar berpendidikan dasar dan kurang terampil menjadi berpendidikan baik dan terampil.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2019, sebanyak 40,51% pekerja atau 52,40 juta orang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Kemudian, sebanyak 22,97 juta pekerja atau 17,75% berpendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Sebanyak 23,10 juta pekerja atau 17,86% berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), sebanyak 14,63 juta pekerja atau 11,31% dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sedangkan pekerja lulusan Diploma I/II/III sebanyak 3,65 juta orang atau 2,82% pekerja. Sedangkan pekerja yang berstatus Sarjana, Magister dan Doktor sebanyak 12,61 juta orang atau 9,75% pekerja.

(Baca: Angka Pengangguran Lulusan Universitas Meningkat)

Sejalan dengan program pembangunan SDM tersebut, program-program perlindungan sosial yang komprehensif akan terus dikembangkan. Sri Mulyani menjelaskan, hal ini diperlukan untuk menunjukkan negara hadir dalam melindungi komponen bangsa yang masih lemah.

Program pembangunan infrastruktur juga akan terus dilanjutkan untuk meningkatkan konektivitas arus manusia dan barang. Jaringan digital akan dikembangkan sebagai bentuk kesiapan menghadapi revolusi industri 4.0. Sri Mulyani berpendapat infrastruktur penting untuk mendorong transformasi ekonomi yang mendukung ekspor dan penciptaan lapangan kerja. "Terkait anggaran belanja modal diharapkan bisa di atas Rp 200 triliun," ujarnya.

(Baca: Pemerintah Akan Kembangkan 10 Wilayah Jadi Kota Metropolitan Baru)

Desentralisasi fiskal juga akan terus ditingkatkan. Ini artinya, belanja pemerintah daerah akan membesar pada 2020. Hingga saat ini, lebih dari sepertiga belanja negara dialokasikan untuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Peningkatan ini berguna untuk mendorong peningkatan layanan dasar publik serta upaya pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.

Program prioritas yang terakhir yaitu reformasi institusional untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal. Dengan program ini, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah meningkat dan mendorong daya saing bangsa.