Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 45,77 triliun atau sekitar 0,28% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada Januari 2019. Capaian tersebut lebih besar dibandingkan periode sama tahun lalu.
"Defisit Januari lebih besar dari tahun lalu yang sebesar Rp 37,7 triliun (0,25% dari PDB)," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita di kantornya, Jakarta, Rabu (20/2). Tahun ini, pemerintah membidik defisit anggaran sebesar Rp 296 triliun atau 1,84% terhadap PDB.
Dengan perkembangan defisit anggaran tersebut, keseimbangan primer tercatat defisit Rp 22,8 triliun, sedikit di atas target yang sebesar Rp 20,1 triliun untuk keseluruhan tahun ini. Keseimbangan primer merupakan penerimaan negara dikurangi belanja negara, di luar pembayaran bunga utang pemerintah.
(Baca: Rasio Utang Pemerintah Tembus 30% terhadap PDB, Amankah?)
Pemerintah menargetkan keseimbangan primer terus menurun hingga mendekati nol. Keseimbangan primer nol atau bahkan suplus menunjukkan peningkatan kemampuan negara untuk membayar bunga utang dengan penerimaan negara, bukan dengan menarik utang baru alias gali lubang tutup lubang.
Secara rinci, penerimaan negara sepanjang Januari 2019 mencapai Rp 108,1 triliun atau 5% dari target yang sebesar Rp 2.165,1 triliun. Penerimaan tersebut tumbuh sebesar 6,29% dibandingkan periode sama tahun lalu (year on year/yoy).
Penerimaan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan (pajak serta kepabeanan dan cukai) sebesar Rp 89,8 trilun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 18,3 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 4,6 miliar.
Penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 86 triliun atau tumbuh 8,9% dibandingkan periode sama tahun lalu. Penerimaan tersebut terutama ditopang oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas yang tumbuh sebesar 38,2% (yoy), serta PPh non-migas yang tumbuh sebesar 19,1% (yoy). Sementara itu, penerimaan dari PPN justru turun 9,2% (yoy).
(Baca: Efek Semu Terlampauinya Target Penerimaan Negara 2018)
Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp 3,8 triliun, atau tumbuh 8,6% (yoy). Rinciannya, penerimaan cukai sebesar Rp 500 miliar atau tumbuh 36,5% (yoy). Pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan Januari 2018 yang sebesar 48,3% (yoy).
Kemudian, bea masuk sebesar Rp 2,9 triliun atau tumbuh 5,2% (yoy). Pertumbuhan tahunan ini lebih rendah dibandingkan Januari 2018 yang mencapai 13,7%.
Lalu, bea keluar sebesar Rp 300 miliar atau turun 10,4% (yoy). Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan 18,4% pada Januari 2018. "Bea keluar tumbuh negatif karena salah satu perusahan pertambangan volume ekspornya menurun," kata Sri Mulyani.
Dari sisi belanja, realiasi belanja tercatat mencapai Rp 153,8 triliun atau 6,3% dari target yang sebesar Rp 2.461,1 triliun. Belanja tersebut tercatat meningkat 10,32% (yoy). Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah sebesar Rp 76,1 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 77,7 triliun.