Sri Mulyani Kembali Tegur Kemenhub karena Serapan Anggaran Minim

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Sri Mulyani dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, (8/1). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah meningkatkan anggaran bantuan sosial (Bansos) di tahun 2019 bukan karena menjelang pemilihan umum (Pemilu).
Penulis: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Muchamad Nafi
13/2/2019, 18.49 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali melontarkan kritik kepada Kementerian Perhubungan lantaran serapan anggaran sepanjang 2014-2018 relatif minim. Hal ini ia sampaikan usai acara bertajuk Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran Kemenhub tahun 2020 Dalam Aplikasi E-Planning.

Meski acara tersebut tertutup, Sri Mulyani sempat menyampaikan kepada awak media bahwa dia telah mengingatkan Kementerian Perhubungan untuk memperbaiki serapan anggaran, yang realisasi tahun lalu hanya 84,4 % atau Rp 45,1 triliun dari total pagu Rp 53,4 triliun. Sedangkan serapan pada 2017 sebesar 86,3 % dari pagu Rp 47,9 triliun.

(Baca juga: Sisa 2 Hari, Serapan Anggaran Kementerian PUPR Capai 91%)

Meski begitu, dia memuji Kemenhub yang memulai perencanaan anggaran 2020 untuk memperbaiki pelaksanaannya. “Ada beberapa bagian yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan anggaran terutama sisi penyerapan dan penggunaan anggaran di Kemenhub,” kata Sri Mulyani di Kemenhub, Rabu (13/2).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyampaikan bahwa kementerian tersebut dapat mengandalkan model pembiayaan lain apabila mengalami kendala anggaran. Sebagai contoh yakni menggunakan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Sri juga mengingatkan Kemenhub agar pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan untuk menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta mengurangi kemiskinan. “Sehingga peranan Kemenhub menjadi vital,” ujar dia.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya menyatakan adanya e-planning memastikan semua kegiatan terlaksana. Sistem ini akan membuat semua lini kerja kementerian makin maksimal sehingga mampu merespons persaingan dengan negara lain.

Teguran ini bukan pertama kalinya dilontarkan Sri Mulyani. Persis Februari tahun lalu dia juga sempat mengkritik Kemenhub lantaran serapan anggaran tidak pernah mencapai 90 %. 

(Baca: Kemenhub Minta Anggaran Tahun Depan Naik Rp 4 Triliun)

Ketika itu, Kemenhub juga dinilai kurang kreatif dalam mencari model pendanaan infrastruktur. “Padahal gedung sama, bayar listrik sama, tapi kenaikannya Rp 5 triliun. Ini pasti untuk perjalanan dinas,” kata Sri ketika itu.