Pengusaha Kadin Minta Pemerintah Tunda Pelonggaran Investasi Asing
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menunda penerapan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI). Pengusaha juga meminta agar pemerintah bisa melakukan konsultasi atau melibatkan pendapat pengusaha sebelum merilis kebijakan relaksasi DNI.
Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani menyatakan terus berupaya mengajak para pengusaha, asosiasi, dan himpunan untuk memberi masukan kepada pemerintah. "Persepsi pengusaha berbeda-beda karena ketidakjelasan aturan masih tinggi," kata Rosan di Jakarta, Rabu (21/11).
Rosan mengatakan hari ini telah bertemu beberapa pengusaha besar di Menara Kadin. Sementara besok dia juga dijadwalkan bertemu dengan 125 asosiasi untuk mendengarkan tanggapan tentang rencana relaksasi DNI oleh pemerintah.
Setelah mendegar beberapa masukan, Kadin juga bakal mengadakan Rapat Pimpinan Nasional di Solo pada 26 hingga 28 November mendatang untuk meminta penjelasan dari pimpinan Kadin di daerah. "Kami ingin bertemu pemerintah untuk memberikan masukan supaya ada penyempurnaan aturan," ujar Rosan.
(Baca: 54 Sektor Dikeluarkan dari DNI, Tak Semua Bisa Dimasuki Asing)
Menurutnya, Paket Kebijakan Ekonomi ke-16 berdampak positif terhadap negara untuk mengurangi defisit neraca pembayaran, menarik investasi, dan meningkatkan lapangan kerja.
Namun para pelaku usaha sebagai pihak yang terdampak langsung aturan itu sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus pemerintah. Sama seperti halnya saat merilis aturan tax holiday dan devisa hasil ekspor, dimana pengusaha turut disertakan dalam pembuatan aturan.
Sementara kebijakan relaksasi DNI, dinilai masih membingungkan hingga akan menjadi perhatian utama Kadin saat ini.
Karenanya, secara khusus dia meminta pemerintah menunda rencana penerbitan aturan tentang relaksasi DNI pada pekan depan dan menunggu usulan dari pengusaha. "Kami secara resmi meminta penundaan supaya kami memberikan pertimbangan," kata Rosan.
(Baca juga: Ini Skema Lengkap Tax Holiday dalam Paket Kebijakan Ekonomi Terbaru)
Dia juga menekankan bakal ada permintaan untuk pengurangan sektor yang direlaksasi. "Bahkan bisa jadi ada penambahan sektor yang kami minta," ujarnya.
Kebijakan relaksasi DNI menimbulkan pro-kontra di kalngan pengusaha. Salah satu pihak yang menolak kebijakan itu salah satunya seperti pada jasa pengeboran yang khawatir adanya ancaman dari pihak asing seperti Tiongkok yang akan menawarkan jasa pengeboran lebih murah. Namun, ada pula pihak yang setuju peraturan itu mendukung usaha kecil menengah dan koperasi.