RUU APBN 2019 Disetujui, Target Defisit Anggaran Rp 296 Triliun

Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2019. Defisit anggaran ditargetkan sebesar Rp 296 triliun atau 1,84% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini yaitu Rp 314 triliun atau 2,12% terhadap PDB.

Target defisit tersebut tidak berubah dari rencana awal, meskipun postur anggaran banyak berubah, terutama imbas perubahan asumsi makro ekonomi. Belakangan, pemerintah merevisi asumsi kurs rupiah dari Rp 14.500 menjadi Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat (AS). "APBN 2019 disusun dalam suasana perekonomian global yang dinamis," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat dengan Banggar di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (30/10).

Adapun defisit yang lebih kecil seiring dengan target pertumbuhan pendapatan negara yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan belanja negara. Pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 2.165,1 triliun, naik 13,76% dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini yang sebesar Rp 1.903 triliun. Di sisi lain, belanja negara ditargetkan sebesar Rp 2.461,1 triliun, naik 11% dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini Rp 2.217,2 triliun.

(Baca juga: Ambisi Penerimaan Negara Tinggi di Tengah Risiko Laju Ekonomi Melambat)

Secara rinci, pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,4 triliun atau naik 15,36% dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini Rp 1.548,4 triliun; penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 378,3 triliun atau naik 8,35% dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini Rp 349,1 triliun; dan penerimaan hibah Rp 400 miliar atau turun 92,56% dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini Rp 5,3 triliun.

Sementara itu, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.643,3 triliun, atau naik 13,05% dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini yang sebesar Rp 1.453,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 826,8 triliun atau naik 8,27% dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini Rp 763,6 triliun.

Adapun belanja negara turun Rp 1,2 triliun dibandingkan kesepakatan dalam rapat kerja dengan Banggar pad 17 Oktober lalu. Sri Mulyani menjelaskan, Penurunan tersebut terjadi karena perubahan pada pos Dana Alokasi Khusus (DAK) dan anggaran pendidikan.

DAK non-fisik dikurangi Rp 170 miliar karena pengeluaran biaya pengelolaan sampah yang dinilai tidak efektif sepanjang 2018. Kemudian, anggaran pendidikan dikurangi Rp 990 miliar untuk dana abadi penelitian.

Secara khusus, belanja negara untuk subsidi energi dipatok sebesar Rp 160 triliun, lebih rendah dibandingkan proyeksi realisasi tahun ini yang sebesar Rp 163,4 triliun. Meski begitu, arah kebijakan energi tetap yaitu tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Meskipun, implementasinya bisa berubah.

(Baca juga: Banggar DPR Setujui RAPBN 2019, Subsidi Energi Susut Jadi Rp 160 T)

Sementara itu, terkait penanggulangan bencana, pemerintah menganggarkan belanja cadangan penanggulangan bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah sebesar Rp 10 triliun. Kemudian, cadangan pooling fund bencana sebesar Rp 1 triliun. Anggaran tersebut masuk dalam pos belanja lain-lain yang ditetapkan sebesar Rp 114 triliun.

Seiring defisit anggaran yang ditargetkan turun, defisit keseimbangan primer juga dibidik mengecil dari proyeksi realisasi tahun ini sebesar Rp 64,8 triliun menjadi Rp 20,1 triliun tahun depan. Adapun pemerintah tengah mengupayakan agar keseimbangan primer surplus secara bertahap. Keseimbangan primer yang defisit menunjukkan pemerintah harus membayar utang dengan utang.

Adapun RUU APBN 2019 akan dibawa ke sidang paripurna DPR pada Rabu (31/10) untuk disahkan menjadi undang-undang.