Stafsus Jokowi Paparkan Program Penurunan Kemiskinan 7 Era Presiden RI

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika mengatakan seluruh program pemerintah sejak era presiden pertama hingga saat ini telah memberikan kontribusi terhadap capaian angka kemiskinan. Ia pun meminta publik tidak membandingkan capaian angka kemiskinan tiap era karena situasi yang dihadapi berbeda.  

"Jadi secara keseluruhan, kemiskinan yang sekarang level 9,82% itu keseluruhan komitmen negara kita dari merdeka sampai hari ini," kata Erani dalam Seminar Nasional Official Statistics 2018 di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, Jakarta, Kamis (25/10). (Baca juga: Realitas di Balik Keberhasilan Menekan Angka Kemiskinan)

Ia pun membahas beragam program pengurangan kemiskinan di tujuh era presiden. Pada era Presiden Soekarno tahun 1945-1969, pembangunan berorentasi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan merata. Soekarno tercatat membuat kebijakan reformasi lahan serta pemenuhan kebutuhan pokok rakyat melalui Pembangunan Nasional Berencana Delapan Tahun.

Kemudian, pada masa Presiden Soeharto tahun 1970-1998, ada beberapa program pengentasan kemiskinan, yaitu program Inpres Desa Tertinggal, bantuan kesejahteraan fakir miskin, keluarga muda mandiri, peningkatan peranan wanita dan pembinaan karang taruna, serta asistensi keluarga miskin.

(Baca juga: Tertinggi Kelima di Dunia, 1% Orang Terkaya Kuasai 46,6% Harta di RI)

Selain itu, Soeharto juga membuat program peningkatan intensifikasi pertanian tanaman pangan, program pendidikan dan kesehatan, pembinaan usaha kecil - kredit candak kulak, program transmigrasi, Tabungan Kesejahteraan Keluarga (Takesra) dan Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarga (Kukesra).

Menurut Erani, pada era orde baru tersebut, angka kemiskinan turun drastis terutama karena pemerintah fokus pada sektor pertanian lewat Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pada 1983, Indonesia mampu swasembada beras.

Era pemerintahan Soeharto telah menurunkan angka kemiskinan dari 60% pada 1970 menjadi kisaran 13-14% pada tahun 1993. "Artinya selama 23 tahun angka kemiskinan berkurang 46%," ujarnya.

Pencapaian tersebut, menurut dia, menjadi contoh bagi negara lain karena pertumbuhan ekonomi juga dapat mencapai 7%. Pertumbuhan ekonomi itu mencerminkan pemerataan pendapatan yang baik.

(Baca juga: Survei INFID: Ketimpangan Penghasilan Paling Tinggi)

Namun kemudian, terjadi lonjakan angka kemiskinan yang cukup signifikan pada 1997-1998 lantaran adanya krisis pada sektor moneter, perbankan, sosial dan pangan. Sejak itu, upaya menekan angka kemiskinan berbenturan dengan beberapa hal, terutama kenaikan harga minyak dunia di tengah produksi minyak Indonesia yang semakin rendah.

Saat itu, inflasi melonjak hingga 88% dan angka kemiskinan menjadi 27-28%. "Situasi ekonomi serba gelap. Apa yang sudah dilakukan seperti pasir terhempas. Bukan hanya Indonesia tapi negara lain," ujarnya.

Selanjutnya, era Presiden BJ Habibie pada 1998-1999, ada lima program untuk menekan kemiskinan, yaitu program Jaringan Penyelamatan Sosial (JPS), beras subsidi untuk masyarakat, dana untuk pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan sejahtera I, beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu, dan program padat karya.

Berikutnya, pada 2000-2001, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membuat beberapa program, yaitu pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat miskin, perbaikan lingkungan rumah tinggal, pengembangan budaya usaha masyarakat miskin, dan subsidi air bersih. Selain itu, Gus Dur juga menginisiasikan program kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan angkutan umum.

(Baca juga: Malaysia Diramal Jadi Negara Maju 2024, Bagaimana Peluang Indonesia?)

Sementara itu, Presiden Megawati Soekarnoputri pada tahun 2001-2004 membuat program listrik murah untuk rumah tangga miskin, subsidi untuk masyarakat kurang mampu, subsidi bunga untuk program kredit usaha mikro, subsidi pupuk, dan pelayanan kesehatan.

Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2004-2014 menyusun tujuh program, yakni Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Program Keluarga Harapan (PKH), dan subsidi beras untuk masyarakat miskin (Raskin).

Selain itu, SBY juga memberikan program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Askeskin/Jamkesmas, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). 

Saat ini, pada era Presiden Joko Widodo, tengah berjalan tujuh program untuk mengurangi kemiskinan yang meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Pogram Keluarga Harapan (PKH), Beras Sejahtera (Rastra) atau Bantuan Sosial Pangan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Dana Desa, dan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

Dengan program pemerintah tersebut, Erani optimistis pengurangan kemiskinan akan terus berlanjut. Ia pun menilai penting berbagai riset untuk mendukung pemerintah dalam membuat kebijakan seputar pengurangan kemiskinan.