IMF: Perang Dagang Bisa Turunkan 1% PDB Dunia dalam 2 Tahun
Dana Moneter Internasional (IMF) menyampaikan, perang dagang, besarnya utang dan disrupsi teknologi menjadi tantangan anyar bagi ekonomi dunia. Bahkan, kajian IMF menunjukan bahwa perang dagang ini bisa menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1% dalam dua tahun ke depan.
Managing Director IMF Christine Lagarde menyampaikan, perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok bisa merugikan kedua belah pihak yang berselisih. Begitu pun dengan negara yang terlibat dalam rantai pasok perdagangan antara kedua kubu tersebut.
“Kami memperkirakan bahwa eskalasi ketegangan perdagangan saat ini dapat mengurangi PDB global hampir 1% selama dua tahun ke depan,” ujarnya di Bali Nusa Dua Convention Center, Bali, Jumat (12/10).
Ia menjelaskan, kerja sama di bidang perdagangan mendorong pertumbuhan ekonomi dunia. Kerja sama ini bahkan sudah berjalan selama 70 tahun terakhir. Ketika ada beberapa negara memproteksi dirinya, maka pertumbuhan ekonomi dunia tak bisa sekuat dulu.
(Baca juga: Pidato “Game of Thrones” Jokowi Disambut Meriah di Forum IMF-WB 2018)
Untuk itu, ia merekomendasikan tiga hal untuk mengatasi persoalan ini. Rekomendasi itu di antaranya melakukan eskalasi, memperbaiki sistem, dan bertransaksi tanpa merusak tatanan yang sudah ada. "Karena setiap negara memiliki keuntungan dari kerangka kerja hukum selama bertahun-tahun dan itu membantu dunia," kata dia.
Selain perang dagang, ia mencatat utang pemerintah dan swasta di berbagai negara meningkat. Ia menyebutkan, utang di beberapa negara mencapai US$ 182 triliun atau 224% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah tersebut meningkat 60% dibanding posisi 2007.
Menurutnya kondisi ini perlu diwaspadai, karena akan membawa dana asing keluar (capital outflow), khususnya dari negara berkembang atau emerging market. Alasannya, investor akan mencari instrumen investasi yang dianggap aman dalam hal pengembalian imbal hasil (return). Maka, negara yang terpengaruh perang dagang atau yang memiliki utang berlebih rentan ditinggal investor.
(Baca juga: Koreksi Pertumbuhan, IMF Sebut Ekonomi Dunia Belum Cukup Kuat)
Sementara itu, ia memandang ada tantangan lain yang berasal dari disrupsi teknologi. Apabila hal ini tidak diatasi, maka ketimpangan dan kemiskinan bisa memburuk karena ada sebagian penduduk yang belum terakses internet. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan infrastruktur khususnya di bidang telekomunikasi merata.
Di satu sisi, teknologi juga bias menjadi peluang bagi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan. Ia mencontohkan, financial technology (fintech) bisa menjangkau lebih banyak penduduk. Sebab, ia mencatat, saat ini masih ada sekitar 17 miliar penduduk di dunia belum terakses perbankan.
“Tapi ini perlu dikelola secara hati-hati dan seksama untuk menjaga stabilitas dan keamanan keuangan,” katanya.