Target Tumbuh 5,3%, Ekonomi Akan Ditopang Konsumsi Rumah Tangga

Arief Kamaludin|KATADATA
Pembangunan gedung perkantoran di Jakarta
Penulis: Rizky Alika
Editor: Dini Hariyanti
17/8/2018, 09.06 WIB

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan menyentuh 5,3%. Aktivitas di sektor konsumsi rumah tangga kembali menjadi tumpuan berputarnya roda ekonomi domestik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berusaha menjaga pertumbuhan konsumsi di atas 5%. "Konsumsi tetap terjaga, ini konsisten dengan asumsi inflasi dengan daya beli terjaga pula," katanya di dalam konferensi pers tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019, Jakarta, Kamis (16/8).

(Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 5,27%, Tertinggi Selama Periode Jokowi)

Konsumsi rumah tangga diyakini mampu memenuhi porsi sampai dengan 56% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). Adapun, tantangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi tetap datang dari aktivitas ekspor dan impor.

Menkeu menargetkan, kenaikan ekspor pada tahun depan sebesar 6,6% atau naik dibandingkan target pertumbuhan tahun ini sebesar 5,1%. Untuk pertumbuhan impor diprakirakan mencapai 7,4%, ini lebih tinggi daripada target tahun ini 4,5%.

Sementara itu, Presiden Joko 'Jokowi' Widodo mengutarakan, pertumbuhan ekonomi akan didorong aktivitas konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor. Pemerintah juga tetap mengupayakan inflasi terjaga sama seperti tahun ini, yaitu 2,5% - 4,5%.

(Baca juga: Tingginya Inflasi Inti Bukan Karena Fluktuasi Kurs)

"Tingkat inflasi rendah tidak hanya mendorong perekonomian domestik lebih efisien dan berdaya saing tetapi juga menjamin kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok," tuturnya melalui pidato kenegaraan tentang RAPBN 2019, di Komplek DPR/MPR, Jakarta, kemarin.

Jokowi berpendapat, pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan barang dan jasa terutama bahan pangan. Kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan disertai efisiensi sepanjang rantai pasokan. Untuk daya beli perlu dijaga dengan berbagai program perlindungan sosial, terutama untuk masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah.