Tingkatkan Perlindungan Sosial, Belanja Negara Dipatok Rp 2.439 T

Arief Kamaludin|KATADATA
Presiden Jokowi saat membacakan pidato dalam Sidang Tahunan MPR/DPR dan DPD, di kompleks parlemen, Kamis (16/8/2018)
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Dini Hariyanti
16/8/2018, 19.22 WIB

Ruang belanja negara di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 ditetapkan sebesar 15% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Persentase ini setara dengan Rp 2.439,7 triliun.

Angka tersebut tercatat 10% lebih tinggi dari prakiraan realisasi belanja negara tahun ini sebesar Rp 2.220,7 triliun. Apabila dikomparasikan dengan belanja negara pada 2014 senilai Rp 1.777,2 triliun menunjukkan kenaikan hingga 37,3%..

Porsi yang diberikan untuk belanja negara di dalam RAPBN, sejumlah Rp 1.607,3 triliun diantarnya untuk belanja pemerintah pusat. Adapun, anggaran untuk transfer ke daerah dan Dana Desa dialokasikan Rp 832 triliun.

Perincian terkait belanja negara dikemukakan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo melalui pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2019 di Komplek DPR/MPR, Jakarta, Kamis (16/8). Menurutnya, kualitas belanja negara ditingkatkan untuk memacu perekonomian dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat.

(Baca juga: DPR Minta Pemerintah Fokus Pada Program Kesejahteraan Masyarakat)

Oleh karena itu, belanja negara pada tahun depan diarahkan kepada upaya penguatan program perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan desentralisasi fiskal.

Pemerintah hendak mengalokasikan ruang senilai Rp 381 triliun di dalam RAPBN 2019 untuk mendanai program perlindungan sosial. Jumlah ini menunjukkan kenaikan 31,9% dibandingkan dengan pada APBN tahun ini sebesar Rp 287 triliun.

Dana program perlindungan sosial mencakup Dana Desa, subsidi, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bantuan sosial pangan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bidikmisi, dan Program Indonesia Pintar (PIP). Khusus untuk bantuan JKN akan menyasar 96,8 juta jiwa penduduk sedangkan penerima PKH ditargetkan 10 juta keluarga disertai peningkatan besaran manfaat seratus persen.

"Untuk penerima program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada tahun depan ditingkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga,” tutur Jokowi.

Dia mengimbuhkan, penerima Bidikmisi pada tahun depan juga ditambah menjadi 471,8 ribu mahasiswa. Di dalam APBN tahun ini jumlah yang ditargetkan 401,7 ribu mahasiswa. Tahun depan akan diberikan pula beasiswa kepada 20,1 juta siswa melalui PIP.

Adapun, terkait pendanaan bagi kegiatan usaha rakyat ditargetkan 1,4 juta pengusaha skala ultra mikro akan difasilitasi kredit. Pemerintah juga akan memperluas segmen debitur melalui kemitraan dengan pondok pesantran (ponpes).

Seiring dengan kenaikan anggaran untuk program perlindungan sosial, alokasi subsidi tahun depan secara keseluruhan menyusut 3,2% menjadi Rp 220,9 triliun. Subsidi energi juga berkurang dari Rp 163,5 triliun pada tahun ini menjadi Rp 156,5 triliun untuk tahun depan.

Subsidi nonenergi relatif stagnan sebesar Rp 64,3 triliun. Dana ini terdiri dari subsidi pupuk sebesar Rp 29,5 triliun, kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) Rp 6,8 triliun, serta subsidi bunga kredit program Rp 16,7 triliun.

Jokowi juga mengutarakan, pemerintahan yang dipimpinnya ingin memperkuat Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS). Ini merupakan bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan kepada petani dan rakyat kecil. Selain itu, program sertifikat untuk rakyat dengan target 9 juta sertifikat pada tahun depan dipastikan berlanjut.

(Baca juga: Kendalikan Utang, Defisit APBN Dibidik Turun Jadi 1,6-1,9% pada 2019)